BMPS Minta PPDB Transparan agar Sekolah Swasta Tak Bangkrut

Denpasar – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali meminta agar proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jejang SMA tahun 2023 berlangsung secara tranparan dan sesuai dengan rencana kerja sekolah. Hal ini tidak hanya untuk tetap menjaga kualitas pendidikan, tapi juga mencegah tutupnya sekolah swasta.

Menurut Ketua BMPS Bali Ngurah Gede Ambara Putra mengatakan proses PPDB yang akan dibuka pada 21-24 Juni 2023 harus berlangsung secara tranparan dan sesuai dengan rencana kerja sekolah seperti terkait jumlah maksimal kuota siswa dan ketersedian ruangan kelas.

“Jangan sampai kalau tidak tranparan seperti mengakomodir kepentingan tertentu sekolah menambah kuota siswa melebihi kuota maksimal. Seperti dulu sampai ada kelebihan sampai 50 persen (dari kuota maksimal peserta didik) kan tidak bagus juga,” terang Ambara, Rabu (14/06/2023).

Ambara melanjutkan, jika praktik-praktik tersebut dilakukan oleh sekolah maka pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pendidikan seperti bertambahnya beban guru lantaran ketimpangan rasio guru-murid didalam kelas.

“Kalau guru ketika mengajar didalam kelas muridnya terlalu banyak kan menjadi beban juga. Efektiftas dan kualitas pembelajaran jadi tidak berjalan dengan baik sehingga merugikan murid itu sendiri. Coba dibayangkan kalau ruangan kapasitasnya 30 kemudian diisi 40 murid kan jadi sumpek,” terangnya.

Disamping itu, menurut Ambara jika praktik PPDB tetap berlangsung tidak tranparan maka akan mengancam eksistensi sekolah swasta. Padahal sekolah swasta juga turut membangun pendidikan bangsa.

“Sekolah swasta jadinya tidak punya harapan kedepan. Padahal sekolah swasta adalah potensi dan aset negara. Seharusnya ini yang juga harus coba dibantu oleh pemerintah,” terangnya.

Lebih jauh, Ambara menjelaskan dalam catatan BMPS Bali pada tahun 2022 terdapat 27 sekolah swasta jenjang SMA tutup lantaran beban operasional. Adapun SMA swasta yang tutup terbanyak ada di Buleleng dan Jembrana yang masing-masing mencapai 7 sekolah. Disusul Denpasar (5), Tabanan (4), Badung (2), Gianyar (1) dan Klungkung (1).

Menurutnya jika proses penerimaan PPDB 2023 masih tidak tranparan dan tidak sesuai dengan rencana kerja sekolah yang menyebabkan terjadinya pembeludakan penerimaan peserta didik, maka jumlah sekolah swasta yang tutupp akan bertambah.

“Akan tutup lagi karena bagaimanapun standar ya dibutuhkan murid. Dalam rangka meningkatkan kualitas kan perlu juga kuantitasnya. Kasian juga guru swasta dibayar dibawah UMR, kalua pemerintah ingin membayar guru swasta sih tidak masalah, sekolah swasta justru diringakan karena ngurusi operasional saja,” terangnya.

Reporter: Agus Pebriana
Editor: Ady Irawan