Denpasar – Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI), Prof I Made Suarta M.Hum menyebut bahwa indikasi adanya ‘jalur belakang’ dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan penyakit tahunan.

“PPDB jalur belakang merupakan penyakit tahunan, dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam PPDB,” ucapanya di Denpasar, Jumat (23/6/23).

Bahkan, dalam proses PPDB diyakini ada elit bermain untuk memuluskan jalur belakang tersebut, karena orang biasa tidak mungkin bisa menggunakan jalur belakang.

“Ada oknum elit bermain disini mau tidak mau harus diterima karena ada nota sakti datang membuat mereka (pihak sekolah, red) harus menerima karena takut posisi mereka terancam,” sebutnya.

Baca Juga  Syarat Sertifikasi Jadi Salah Satu Sebab Kekurangan Guru

Selain itu, kondisi ini diperparah karakter masyarakat yang menganggap jalur belakang adalah hal yang biasa dilakukan sehingga membuatnya sulit dihilangkan.

Orang tua selalu mengusahakan segala cara agar anaknya mendapat sekolah favorit, termasuk dengan mengakali persyaratan, menjadi salah satu penyebab terjadinya kecurangan.

“Misalkan jalur zonasi mereka (pendaftar, red) mengontrak rumah di dekat sekolah unggulan tujuanya, untuk mendapat surat domisili untuk mendaftar di sekolah tersebut.”

“Kalau boleh jujur pendidikan dimanapun sama sekarang tergantung kemauan peserta didik, mau atau tidak menjadi hebat dimanapun berada karena kurikulumnya sama di semua sekolah,” sentilnya.

Sebelumnya, salah satu pengamat pendidikan Kota Denpasar, Anak Agung Gede Agung Aryawan menyebutkan, seleksi PPDB tahun 2023 masih berpotensi ditunggangi berbagai kecurangan.

Baca Juga  Prof Suarta: Sekolah Swasta Mati Pelan-Pelan karena Jalur Belakang

“Masih ada praktik jalur belakang titipan tanpa seleksi. Kecurangan seleksi PPDB ini jadi masalah dalam dunia pendidikan,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (14/6/23).

Bahkan ia menyebut, keberadaan jalur belakang dalam PPDB ini dapat menurunkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). “Hanya dengan menghentikan jalur belakang titipan oknum, kualitas pendidikan di Bali bisa kembali baik,” tutupnya.

Reporter: Dewa Fathur
Editor: Ady Irawan