Denpasar – Petajuh Majelis Desa Adat (MDA) Bali I Gusti Made Ngurah mengaku khawatir apabila keberadaan kawasan suci sebagai destinasi wisata tidak disokong dengan pembenahan yang masif.

Pembenahan itu, kata dia meliputi kepastian aturan terkait batasan kawasan suci serta adanya regulasi serta lembaga pengelola dan pengawasan.

“Ada sanksi terhadap pelanggaran dan koordinasi intensif antara lembaga atau instansi pemerintah dan nonpemerintah terkait hal ini,” ungkapnya kepada wacanabali.com, Selasa (17/10/23).

Lebih lanjut disebutkan, kedepan diperlukan peningkatan manajemen pengelolaan pariwisata Bali untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan.

“Masyarakat lokal harus diberikan peluang lebih besar dalam dunia kepariwisataan Bali ini,” sambungnya.

Terakhir, pihaknya berharap, pariwisata mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Bali.

Baca Juga  Bali Era Koster: MDA Terbentuk, Jangan Biarkan Gagasan Luhur Ini Ternoda

“Agar benar-benar dapat mensejahterakan masyarakat adat Bali sebagai pemilik dan produser unsur-unsur kepariwisataan secara harmonis, damai dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Reporter: Komang Ari