Denpasar – Soroti maraknya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) gulung tikar, Ekonom Bali Sayu Ketut Sutrisna Dewi menilai hal ini disebabkan oleh ringkihnya sistem kelola dan pengawasan pada lembaga keuangan tersebut.

“Pengelolaan LPD yang masih kurang profesional harus bersaing ketat dengan layanan lembaga keuangan mikro lainnya dan perbankan,” ungkapnya kepada wacanabali.com, Selasa (28/11/23).

Tak hanya itu, ia berujar LPD masih memikul banyak “PR” (pekerjaan rumah) dalam sistem operasionalnya saat ini, mulai dari masa jabatan pengelola yang belum dibatasi, hubungan kekerabatan yang belum diatur, manajemen SDM yang relatif rendah serta di banyak kasus, pengawas disebut tidak paham terkait laporan keuangan.

“Key performance indicator untuk mengukur kemajuan LPD sebagai lembaga yang hybrid yaitu untuk menjalankan fungsi bisnis sekaligus sosial juga belum ada pedomannya,” sambungnya.

Baca Juga  Gerindra Bali Gelontorkan 16 Ton Daging Babi Bagi Para Relawan se-Kota Denpasar

Menurutnya, pembenahan operasional LPD harus dimulai dari peningkatan pembinaan terhadap pengelola LPD serta diterapkannya kontrak kinerja antara pengelola LPD dengan desa adat.

“Indikator-indikator penilaian kinerja atau kesehatan LPD sebagai organisasi bisnis dan sosial perlu diatur berimbang dan ditegaskan dalam Peraturan Daerah,” tandasnya.

Reporter: Komang Ari

Editor: Ady Irawan