Tabanan – Salah satu Penasehat hukum (PH) Tergugat I Pura Dalem Desa Kelecung, I Made Dwi Payana menyebut, klaim pihak Penggugat (AA Mawa Kesama) bahwa tanah sengketa adalah Nista Mandala Pura Taman itu mengada-ngada. Menurutnya, tidak ada dimanapun sebuah area Mandhalaning Pura dipenuhi oleh kotoran sapi.

“Tidak ada upacara-upacara yang dilaksanakan oleh penggugat yang mengklaim itu sebagai Nista Mandala. Hanya alibi dan alasan saja, mana ada di Mandhalaning Pura yang suci banyak tai sapi dan sapi-sapi berkeliaran, jangan mengada-ada lah,” ujarnya kepada wacanabali.com Jumat (15/12/23).

Ia meyebut bahwa dasar dari pelepasan sapi tersebut oleh pihak penggugat sudah dipatahkan di fakta persidangan.

“Ini kan jelas, menggambarkan dengan jelas arah kasus ini karena jika dibandingkan dengan saksi-saksi dari para Penggugat Dimana mereka hanya menjelaskan bahwa tanah sengketa adalah Nista Mandala Pura Taman telah dipatahkan karena di tanah sengketa tidak ada bangunan,” sambungnya.

Baca Juga  Dokter Gigi Buka Praktik Aborsi, IKAW Ternyata Bukan Anggota PDGI

Ia menyebut tanah yang diklaim oleh para penggugat sudah dikuasai oleh penduduk Kelecung sejak zaman dahulu.

“Perlu digariswabahi, bahwa masyarakat disana sudah tahu itu adalah tanah negara yang dikuasai oleh desa adat dan masyarakat secara turun temurun sejak adanya bangsal-bangsal jukung disana,” tegasnya.

Ia menyebut selama ini tidak pernah ada masalah terhadap sertifikat dari Jro Marga yang terbit pada 2018.

“Saya ingat sertifikat dari Jro Marga itu diterima di Bale Banjar Bongan pada tanggal 20 Maret 2018 dan tidak ada keberatan dan kami juga telah memberikan informasi sejak 2017 tentang gambar dan luas, ketika penyerahan ada mekanisme menerima kelebihan maupun kekurangan saat itu dengan berita acara yang ada di BPN,” tegasnya.

Baca Juga  Pasca-Ditemukan Gigitan Anjing Rabies, Puluhan HPR Divaksinasi

Jika ada keberatan saat itu mungkin tidak ada penerbitan sertifikat tersebut, karena akan dilakukan koreksi.

“Jika ada keberatan tentu sertpikat akan dikoreksi dan tidak diserahkan karena diberikan kesempatan dua bulan saat itu,” pungkasnya.

Reporter: Dewa Fathur

Editor: Krisna Putra