Denpasar – Pesta demokrasi Indonesia telah di depan mata. Lazimnya, hal tersebut digadang-gadang sebagai momentum estapet kepemimpinan menuju arah yang lebih baik termasuk dalam hal memberantas ladang korupsi di Indonesia.

Menurut Ketua Bali Corruption Watch (BCW) Putu Dwikora, korupsi masih menjadi “PR” bagi kelangsungan sistem pemerintahan Indonesia.

Menjamurnya kasus korupsi disebutnya berkaitan erat dengan budaya hipokrit di kalangan elit.

“Baik elit di kekuasaan, elit di partai politik maupun elit-elit organisasi yang memiliki akses pada kekuasaan dan sumber daya ekonomi dari keuangan negara,” sebutnya kepada Wacanabali.com, Selasa (19/12/23).

Hal tersebut, kata dia, berdampak terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penanganan kasus korupsi di Indonesia.

Baca Juga  Bawaslu Jembrana: Warga Binaan Rutan Negara Terancam Kehilangan Hak Suara !

“Apa yang diucapkan dan dicetuskan dalam jabatan nyatanya tidak begitu di lapangan. Sudah ada ratusan legislatif dan eksekutif juga penegak hukum yang justru terlibat korupsi. Bagaimana rakyat bisa mempercayai kekuasaan kalau perilaku dan praktik sehari-harinya sudah seperti itu,” singgungnya.

Dirinya berharap, kedepan kasus korupsi dapat ditangani secara serius melalui tindakan-tindakan konkrit.

“Harapan saya sederhana, kalaupun masih bisa diharapkan, para pejabat dan penegak hukum tegakkan peraturan perundangan, berikan teladan dan contoh yang baik. Kalau masih mempertontonkan budaya hipokrit maka ketidakpuasan masyarakat akan meningkat apalagi pemilu dan pilpres sudah sangat dekat,” tandas Dwikora.

Reporter: Komang Ari