Denpasar – Ahli Hukum Pidana Dr. Chairul Huda SH MH menyebut perkara dugaan korupsi Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Universitas Udayana (Unud) yang menjerat mantan Rektor Unud Prof I Nyoman Gde Antara, seharusnya tidak layak dibawa ke persidangan.

“Semestinya perkara ini tidak layak untuk masuk ke persidangan, bahkan untuk naik penyelidikan ke penyidikan saja sudah tidak layak,” ujarnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar usai memberi keterangan sebagai saksi ahli, Kamis (11/1/24).

Pasalnya, staf ahli Kapolri itu menjelaskan tidak ada satupun fakta dalam kasus ini yang sesuai dan masuk dalam konstruksi pasal yang didakwakan terhadap Prof Antara. 

“Dari konstruksi peristiwanya saja sudah tidak cocok, misalkan pasal 2 dan 3 (UU Tipikor, red) kerugian uang negara, tapi dana ini (SPI, red) tidak masuk ke keuangan negara. Perbuatan terdakwa tidak ada mengarah kesana (pasal 2 dan 3 Tipikor, red).”

Baca Juga  Terdakwa Kasus SPI Unud Berpeluang Bebas jika Laksanakan Perintah Atasan

“Selanjutnya tentang pungli di pasal 12 e ini kan penerimaan yang dilakukan oleh universitas dari sana tidak ada perbuatan yang menguntungkan terdakwa, dimana letak korupsinya,” paparnya.

Dirinya pun yakin Majelis Hakim dapat objektif menilai perkara ini sehingga terdakwa diputus bebas karena menurutnya dari fakta-fakta kasus ini jelas sama sekali tidak ada unsur korupsi yang ditemukan.

“Terdakwa dalam perkara ini sudah seharusnya divonis bebas karena dalam kasus ini sama sekali tidak ada unsur korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, selain dibebaskan Majelis Hakim harus memulihkan harkat dan martabatnya (terdakwa, red).”

“Termasuk jika selama ini jabatannya dicopot gara-gara perkara ini maka harus dipulihkan karena faktanya memang tidak ada dasar-dasar yang kuat untuk menyatakan terdakwa bersalah,” tegasnya.

Baca Juga  Bau 'Amis' Dakwaan Korupsi SPI Unud yang Hancurkan Karir Sang Profesor

Reporter: Dewa Fathur