Tok! Pemerintah Tetapkan PP No. 28 Tahun 2024

Jakarta – Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan resmi ditetapkan.

“Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok negeri,” ujar Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin dilansir dalam laman resmi Kemenkes RI, Rabu (30/7/24).

Pihaknya menyebutkan, terdapat 1.072 pasal yang terdapat di dalam PP tersebut meliputi penyelenggara upaya kesehatan hingga teknis perbekalan kesehatan serta ketahanan kefarmasian alat kesehatan.

“Penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi 22 aspek layanan, yakni kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas, kesehatan reproduksi, kesehatan gizi, kesehatan jiwa, penanggulangan penyakit menular, dan penanggulangan penyakit tidak menular,” tambahnya.
Ia menyampaikan, kini terdapat 26 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden yang tidak lagi berlaku akibat penerbitan PP ini.

Adapun PP yang tidak lagi berlaku tersebut meliputi:
– Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter.
– Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1961 tentang Penyakit Karantina.
– Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1962 tentang Lafal Sumpah Janji Apoteker.
– Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1963 tentang Lafal Sumpah/Janji Dokter Gigi.
– Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
– Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti Dan Praktek Dokter Dan Dokter Gigi.
– Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
– Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan pengembangan Kesehatan.
– Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
– Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
– Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah
– Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
– Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
– Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit.
– Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan.
– Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
– Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
– Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.
– Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.
– Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
– Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan.
– Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
– Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan
– Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
– Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID.
– Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
– Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh.
– Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan KKI.
– Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit.
– Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
– Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis.
– Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

Reporter: Komang Ari