Denpasar – Wacana pembangunan bandara Bali utara yang diklaim akan menciptakan pemerataan ekonomi antara Bali selatan dan utara menuai tanggapan akademisi pemerhati pembangunan Bali, Made Pria Dharsana.

Seperti diketahui, wacana ini kembali mengemuka sebagai janji politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Bali tahun ini.

Made Pria mengatakan pembangunan infrastruktur seperti bandara harus rasional melalui pertimbangan dan perhitungan yang matang. Tidak boleh emosional. Jika tidak, ia khawatir pembangunan akan ugal-ugalan jika pemerintah tidak menghitung terlebih dahulu misalnya ekosistem dan infrastruktur penunjang.

Selain itu, alih-alih mengakselerasi pemerataan, pembangunan bandara tersebut dikhawatirkan melemahkan daya dukung lingkungan dan menjadi pintu masuk bagi hadirnya pariwisata Bali yang berlebih dan tidak berkualitas.

Baca Juga  Koster-Giri Dapat Nomor Urut 2, Restu Alam Lanjut Periode Kedua

Akademisi Universitas Warmadewa ini mengungkapkan rencana pembangunan bandara Bali utara tidak serta merta melahirkan pemerataan ekonomi antara daerah selatan dan utara Bali. Menurutnya pembangunan yang bertujuan menarik wisatawan untuk datang ke Bali utara ini dapat melemahkan daya dukung lingkungan Bali.

Pria Dharsana mengatakan daya dukung Bali sudah habis. Ia menjelaskan tanah di kawasan pengembangan pariwisata yang ditetapkan saat Perda Tata Ruang Bali 2008 seperti bentangan Kuta sampai Soka, Tejakula, Bondalem, Tembok sebagian besar sudah dikuasai investor. Termasuk kini Nusa Penida mengalami hal serupa.

Di samping akan melemahkan daya dukung pulau dewata, pembangunan bandara Bali utara juga menjadi pintu masuk bagi hadirnya pariwisata yang berlebih dan tidak berkualitas. Ia khawatir hadirnya bandara akan menambah beban pulau Dewata.

Baca Juga  Maju Pilkada, Anggota Dewan Terpilih Wajib Mundur ?

“Nanti akan benar terjadi tourism kill tourism, jalan macet, pariwisata yang berlebih tanpa kwalitas atau selektif memerlukan banyak tenaga kerja, penduduk pendatang menyesakan Bali, kemudian orang bali perlahan tersingkir,” terangnya.

Pengaturan Perimbangan dan Tata Kelola Hasil Pariwisata Lebih Prioritas

Lebih lanjut, Made Pria menegaskan ketimbang membangun bandara Bali utara, yang diperlukan Bali saat ini adalah pengaturan perimbangan pembangunan dan tata kelola hasil pariwisata agar merata.

“Jika kemudian 30 tahun lagi kita benar kesulitan air, polusi udara, sampah menumpuk maka semua investor enak pergi bawa koper, kita mau kemana,” terangnya.

Perlu diketahui selama lima tahun terakhir, pemerintah telah mengupayakan mengakselerasi pemerataan pembangunan ekonomi di Bali dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Hal tersebut dilakukan dengan membangun infrastruktur yang akan menjadi kantong-kantong ekonomi baru.

Baca Juga  Digadang-gadang Sebagai Calon Bupati Klungkung, Juliarta: Maju!

Adapun infrastruktur tersebut seperti Turyapada Tower di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, shortcut Singaraja-Mengwitani. Pembangunan ini diprediksi akan memberikan dampak ekonomi di daerah Bali utara. Infrastruktur lainya seperti Pusat Kebudayaan Baru (PKB) di Klungkung dan Theme Park International Taman Kertha Bali Semesta di Jembrana.