Denpasar – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan mengungkapkan bahwa penyelenggaraan pilkada secara serentak sangat efektif dan lebih menghemat anggaran.

“Ini artinya apa, pilkada itu kalau betul dilaksanakan serentak ini betul-betul mirip, betul-betul efektif dan efisien dalam rangka penyelenggaraannya. Dibanding kalau masih masing-masing kabupaten sendiri dan provinsi sendiri,” ungkap Ketua KPU Bali saat Media Gathering di Denpasar, Senin (23/12/2024).

Terkait anggaran, Lidartawan mengatakan KPU Bali cuma memakai 50 persen dari total Rp155 miliar anggaran dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diberikan untuk pilkada serentak 2024 di Pulau Dewata.

“Perkiraan saja, maksimal akan kami habiskan anggaran 50 persen. Jadi sekitar Rp 70-an miliar dari Rp 155 miliar yang sudah ada di NPHD,” ujarnya.

Baca Juga  KPU Pastikan Masyarakat Kota Denpasar Sudah Siap Kampanye Tanpa Baliho

Dengan demikian, Lidartawan menyampaikan apabila ada usulan agar pilkada dikembalikan kepada DPR, menurutnya sangat tidak masuk akal.

“Jadi ini menepis isu bahwa pilkada itu menghabiskan anggaran banyak. Sekarang kita sudah buktikan bahwa kurang dari 50 persen kita gunakan. Dan juga semua penggunaannya itu ndak kemana-mana, ndak ada diselewengkan,” jelasnya.

Lidartawan kemudian menyebut sisa anggaran yang tidak terpakai akan dikembalikan setelah penetapan calon terpilih pada Februari 2025.

“Kami akan mengembalikan anggaran itu paling lambat tiga bulan setelah penetapan calon terpilih,” pungkas Lidartawan.

 

Reporter: Yulius N