GTI Buleleng Desak Sri Mulyani Audit Status Lahan Bali Handara Golf

Buleleng – Penguasaan lahan seluas 99 hektar di Desa Pancasari, Buleleng, Bali, oleh PT Sarana Buana Handara (SBH) menuai kritik tajam. Ketua Garda Tipikor Indonesia (GTI) Buleleng, Gede Budiasa, mendesak pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, segera mengaudit status kepemilikan lahan yang kini dikelola sebagai Bali Handara Golf & Resort tersebut.

Budiasa menyoroti dugaan kuat bahwa lahan ini merupakan aset negara yang terlupakan, berasal dari dana Pertamina era Orde Baru. Ia menilai, jika terbukti benar, hal ini mencerminkan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang sistematis di masa lalu, di mana aset publik dialihkan ke pihak tertentu tanpa transparansi.

“Lahan strategis ini harus dikembalikan kepada negara jika memang terbukti dibiayai dengan uang rakyat. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi soal keadilan bagi masyarakat. Jangan sampai warisan gelap Orde Baru terus membebani bangsa ini,” tegas Budiasa, Selasa (31/12/2024).

Budiasa menilai pemerintah memiliki preseden untuk menyelesaikan kasus serupa, seperti penyitaan Hotel Sultan di Jakarta. Ia mendesak audit menyeluruh terhadap dokumen kepemilikan dan aliran dana pembangunan Bali Handara Golf & Resort.

“Lahan sebesar itu tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir korporasi. Pemerintah harus menunjukkan keberanian menindak pihak-pihak yang terlibat dalam penguasaan ilegal ini. Hasil audit harus diumumkan secara transparan kepada publik,” tambahnya.

Menurut Budiasa, lahan di kawasan strategis seperti ini seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, seperti pembangunan fasilitas publik atau proyek wisata berbasis komunitas yang lebih inklusif.

Kasus ini menjadi ujian besar bagi pemerintah dalam menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil. Jika terbukti, pengembalian lahan kepada negara akan menjadi langkah konkret dalam melawan penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan bagi rakyat.