Denpasar – Upaya untuk mengoperasikan kembali Trans Metro Dewata (TMD) masih bergulir pasca transportasi publik yang telah mengaspal di Bali sejak 2020 silam itu resmi diberhentikan per 1 Januari 2025 lalu.

Ketua Sekretariat Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Sofwan Hakim menargetkan TMD dapat beroperasi kembali paling cepat pada bulan Juli mendatang.

“Kemarin sih sebenarnya sudah diskusi dengan tim di Pemda paling cepat memang di bulan Juli karena kita harus menunggu pelantikan gubernur terus kemudian gubernur bisa mengesahkan APBD Provinsi untuk bekerjasama dengan Kabupaten/Kota,” ujarnya saat diwawancarai awak media usai acara ‘Bali Bicara Transportasi Publik’ digelar di Denpasar, Jumat (24/1/25).

“Jadi paling cepat memang di bulan Juli,” sambungnya.

Baca Juga  Denpasar Kucurkan Rp16 Miliar untuk Operasional Trans Metro Denpasar

Pihaknya menyampaikan, upaya advokasi untuk mendukung TMD kembali beroperasi telah dilakukan secara masif melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, LSM, hingga pengguna layanan TMD.

Sofwan mengaku optimis terhadap kelanjutan operasional TMD, terutama dengan kemungkinan pengelolaan transportasi publik secara mandiri melalui dana APBD. Menurutnya, sudah ada perhitungan untuk berbagi sumber daya antara Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota yang terlayani, serta alokasi dana dari APBD yang diperkirakan mencukupi untuk melanjutkan program ini.

“Kalau kita lihat juga dari APBD, berapa persen yang harus dialokasikan itu juga sudah ada hitung-hitungannya dan harusnya bisa dilanjutkan dengan mekanisme seperti ini,” imbuhnya.

“Harusnya bisa dengan APBD plus tidak hanya APBD Provinsi tapi juga ada urunan dari APBD Kabupaten/Kota lain,” sambung dia.

Baca Juga  Disayangkan Berbagai Pihak, Trans Metro Dewata Berhenti Beroperasi Mulai 1 Januari 2025

Pihaknya juga berharap, Bali dapat mencontoh Kota Semarang dalam hal mengelola pendapatan dan pengeluaran untuk transportasi publik secara berkelanjutan.

“Kami harap seperti yang disampaikan oleh para narasumber tadi, belajar juga dari pengalaman di Kota Semarang, ada badan layanan usaha daerah yang bisa secara berkelanjutan mengelola pendapatan kemudian pengeluaran untuk transportasi publik massal sehingga tidak bergantung dari APBN di pusat dan juga lebih berkelanjutan karena memang punya bisnis model yang lebih bisa mendapatkan mandiri,” tutupnya.

Reporter: Komang Ari