Denpasar – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, mengatakan Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Hal ini disampaikannya dalam Exit Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 di Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Jumat (21/3/25).

Menurutnya, Pemprov Bali telah menyiapkan LKPD 2024 dan akan segera melaporkannya kepada BPK RI Perwakilan Bali. “LKPD ini juga mencakup data ekonomi makro daerah serta analisis mandatory spending dalam postur APBD,” ujarnya dikutip dari siaran pers.

Ia berharap Pemprov Bali dapat kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang sebelumnya telah diraih selama 11 tahun berturut-turut sejak 2013.

Baca Juga  Wabub Bali: Seluruh Proyek Pembangunan Harus Libatkan Kontraktor Lokal

“Kami menyadari bahwa WTP bukan tujuan akhir, tetapi yang lebih utama adalah peningkatan transparansi serta akuntabilitas keuangan daerah. Namun, kami tetap bertekad dan berupaya agar opini tersebut dapat dipertahankan pada tahun 2024,” katanya.

Untuk mendukung hal tersebut, beberapa langkah yang telah dilakukan di antaranya:

• Peningkatan SDM dalam akuntansi dan pelaporan keuangan.

• Pemanfaatan sistem Silau Pemda sebagai alat bantu penyusunan laporan keuangan.

• Rekonsiliasi kas secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan data perbankan.

• Koordinasi rutin antara akuntansi, bendahara perangkat daerah, dan BPKAD dalam penyusunan laporan keuangan.

• Rekonsiliasi aset secara berkala guna menjaga akurasi pencatatan.

• Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mereview laporan keuangan.

Baca Juga  Program Badung Angelus Buana di Kabupaten Gianyar

“Dukungan dari tim pemeriksa BPK sangat kami harapkan agar penyusunan laporan keuangan semakin baik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menyampaikan pemeriksaan interim bertujuan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Ia juga menyampaikan apresiasi atas capaian opini WTP yang telah diraih Pemprov Bali selama 11 tahun berturut-turut dan berharap hal tersebut dapat dipertahankan. Selain itu, pihaknya mendorong pemerintah kabupaten/kota di Bali untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Reporter: Komang Ari