Denpasar – Harapan besar masyarakat Bali soal pemerataan pembangunan antara wilayah Selatan dan Utara akan segera terwujud. Kabar baik ini terungkap saat Gubernur Bali Wayan Koster bertemu Walikota Denpasar, Bupati Badung dan Bupati Gianyar, di Jayasabha, Senin (7/4/2025).

Dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah tingkat dua di Bali Selatan ini, Koster meminta agar mereka membantu penyelenggaraan pembangunan di wilayah utara yang meliputi; Kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan.

Koster meminta agar tiga kabupaten yang dianggap memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi ini, alokasikan 10 persen dari realisasi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan/atau Minuman untuk penyelenggaraan pembangunan di Bali Utara.

Baca Juga  Berkat Komitmen Ramah Lingkungan Koster Dipilih Dunia, Korea Hibahkan 10 Bus Listrik untuk Bali

Dana pembangunan yang akan dialokasikan Kabupaten Badung, kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar itu disebut Koster, Bantuan Dana Khusus (BKK). Koster menyebut Dana BKK ini akan diatur dalam Peraturan Gubernur yang saat ini dalam perancangan.

Selain tiga kabupaten itu, Koster menyebut Pemprov Bali akan mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk mendukung pembangunan di Bali Utara.

“Dana BKK yang dialokasikan 50 persen, peruntukan sebagai pembiayaan pembangunan program strategis daerah di Bali yang infrastrukturnya sudah ditentukan, dan pembangunan infrastruktur prioritas di 6 kabupaten,” jelas Koster.

Hal itu disepakati tiga kepala daerah tingkat dua di wilayah Selatan Bali ini. Mereka bersedia alokasikan 10 persen realisasi PBJT untuk 6 kabupaten di wilayah utara.

Baca Juga  Langsung Ditegaskan Koster, Bali Deklarasi Tolak Ormas Preman

Dihadapan Koster, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra tak tanggung-tanggung menyatakan kesiapannya.

“Intinya kami di Gianyar sangat setuju,” tegas Bupati Gianyar itu.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pun mengungkap hal yang sama. Ia berharap agar kabupaten yang mendapat program BKK segera mengajukan proposal.

“Karena BKK ini kami harap bisa menjadi skema, sekaligus untuk memastikan infrastruktur objek wisata di Bali yang representatif dengan pertanggungjawaban yang jelas,” kata Adi Arnawa.

Begitu pun Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara. Jaya Negara berharap agar dana BKK disalurkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berdampak terhadap pariwisata.

“Dalam proyek strategis ini, kami minta agar tetap memperhatikan terkait persoalan sampah, karena berdampak terhadap pariwisata,” ungkap Walikota Denpasar.

Baca Juga  Pendidikan dan Kesehatan Gratis Jadi Program Prioritas Koster-Giri di Klungkung

 

Reporter: Yulius N