WALHI Bali Pertanyakan Rencana Penggunaan Air dalam Proyek Hotel di Tibubeneng

Denpasar – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali menyoroti rencana penggunaan air bersih dalam proyek pembangunan The Standard Hotel & Oakwood Premier Berawa Beach oleh PT Pantai Berawa Resort di Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif WALHI Bali, Made Krisna Bokis Dinata dalam pertemuan Penilaian Andal dan RKL-RPL proyek tersebut.
Penilaian dokumen dilakukan pada Selasa (8/4/25) di The Java Pantry, Denpasar, dan difasilitasi oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

Dalam dokumen ANDAL dan RKL-RPL, hotel dengan 556 kamar ini diperkirakan akan membutuhkan 463,55 m³ air per hari pada tahap operasional yang disebut akan disuplai oleh Perumda Air Minum Tirta Mangutama (PDAM Badung).

Bokis menilai dokumen tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil PDAM Badung yang tengah menghadapi berbagai kendala, yakni peningkatan permintaan air bersih, kebocoran jaringan hingga hampir 49 persen, perluasan sumur bor, hingga cakupan layanan yang masih rendah, khususnya di Tibubeneng yang hanya mencapai 26,90 persen.

“Atas hal tersebut tentu kami bisa menyimpulkan jika pemenuhan air proyek hotel ini belum tentu sepenuhnya berasal dari PDAM,” ujar pria yang karib disapa Bokis ini.

WALHI juga mencatat sumber air PDAM berasal dari Tukad Penet dan Tukad Mati dua daerah aliran sungai (DAS) yang kini berstatus defisit air dan mengalami intrusi air laut.

Menurut Bokis, dokumen tersebut tidak memuat analisis mendalam mengenai dampak pengambilan air permukaan dari sumber-sumber tersebut.

“Penggunaan sumber air permukaan yang berasal dari Tukad Panet dan Tukad Petanu secara besar-besaran kami nilai akan mengancam dan memperparah krisis air di Bali,” tambahnya.

Dari sisi risiko bencana, Made Juli Untung Pratama dari Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup (KEKAL) Bali menilai lokasi proyek rawan banjir dan tsunami. Ia menyebutkan bahwa wilayah ini masih didominasi vegetasi alami yang penting untuk mitigasi bencana.

“Apabila pembangunan hotel ini dipaksakan dilakukan di tempat yang sudah secara jelas terkonfirmasi rawan bencana banjir, maka sama halnya kita mengulangi hal yang sama seperti di Seminyak dan Legian,” katanya.

Sebagai penutup, WALHI Bali menyerahkan surat tanggapan resmi kepada pimpinan rapat sebagai bentuk sikap atas rencana pembangunan hotel tersebut.