Denpasar – Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Bali yang semula dijadwalkan digelar di Grand Hyatt Nusa Dua pada 23 Mei 2025 mendadak ditunda. Secara resmi, penundaan disebut karena Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, berhalangan hadir. Namun di balik penjelasan formal itu, mencuat berbagai spekulasi tajam di kalangan internal partai maupun publik.

Ketua Steering Committee (SC) Musda, Dewa Made Suamba Negara, menyampaikan bahwa Bahlil yang juga menjabat Menteri ESDM tengah padat agenda kenegaraan. “Ketua Umum ingin hadir langsung dalam seluruh Musda di 38 provinsi. Karena itu, pelaksanaan Musda Bali harus disesuaikan dengan waktu beliau,” ujar Suamba dalam keterangan pers di Kantor DPD Golkar Bali, Rabu (21/5/2025).

Penjelasan itu terdengar masuk akal. Namun aroma ketegangan politik terasa kuat. Penundaan diumumkan sangat mendadak, hanya dua hari sebelum acara.

Baca Juga  Sugawa Korry Dukung Bahlil Isi Kursi Ketum Golkar

Padahal, menurut Ketua Organizing Committee (OC), Komang Suarsana, persiapan teknis telah rampung lebih dari 90 persen. Undangan sudah disebar, akomodasi telah dibayar, dan seluruh logistik nyaris siap.

“Tiba-tiba semalam pukul 23.45 Wita Pak Ketua DPD Golkar Bali (Sugawa Korry, red) menerima telepon dari Pak Sekjen, bahwa dengan kesibukan Ketum, karena Pak Ketum juga menteri, bahwa tanggal 23-24 acara di Bali dan NTB, beliau kemungkinan besar tidak bisa hadir,” kata Suarsana yang juga Wakil Ketua DPD Golkar Bali.

Di balik layar, beredar kuat dugaan bahwa penundaan Musda bukan semata karena protokol kehadiran Ketum, melainkan strategi darurat untuk meredam potensi krisis citra partai.

Salah satu kandidat ketua DPD Golkar Bali, I Gde Sumarjaya Linggih alias Demer, belakangan ramai dikaitkan kembali dengan kasus dugaan korupsi pengadaan APD COVID-19 yang mencuat sejak beberapa tahun lalu. Isu itu kembali viral di berbagai kanal sosial media dan media alternatif jelang Musda.

Baca Juga  Sugawa Korry Dukung Bahlil Isi Kursi Ketum Golkar

Meski Demer belum pernah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, kehebohan publik terhadap isu tersebut dinilai bisa menodai marwah Golkar jika Musda tetap digelar dan menghasilkan figur kontroversial.

“Golkar harus menjaga wibawa menjelang Pilkada. Kalau salah langkah, apalagi sampai menetapkan ketua yang tersandung kasus, itu bisa jadi bom waktu,” ujar seorang kader senior Golkar Bali yang enggan disebutkan namanya.

DPD Golkar Bali memang menepis semua tudingan politis. Suamba dan tim OC menegaskan bahwa tidak ada kaitannya penundaan ini dengan rivalitas antara dua kandidat, Sugawa Korry dan Demer. Namun publik menilai narasi ‘Ketum berhalangan hadir’ terlalu klise jika melihat dinamika internal partai belakangan ini.

Baca Juga  Sugawa Korry Dukung Bahlil Isi Kursi Ketum Golkar

Di tengah gonjang-ganjing ini, satu hal menjadi terang, partai Golkar Bali sedang berada dalam titik krusial. Langkah DPP menunda Musda secara tiba-tiba mengindikasikan kehati-hatian ekstra, bukan hanya dalam menjaga ritme organisasi, tapi juga mengantisipasi efek domino dari keputusan strategis yang akan berdampak secara nasional.

Sampai saat ini, belum ada jadwal baru untuk pelaksanaan Musda. Namun satu hal pasti, waktu yang dipilih nanti bukan hanya soal kesiapan panitia atau kehadiran Ketua Umum, tetapi juga soal momen yang aman secara politik. Musda mungkin ditunda, tapi badai politik di tubuh Partai Golkar Bali tampaknya baru saja dimulai.

Reporter: Komang Ari
Editor: Wayan