Koster Usul Skema Insentif Daerah ke DPR untuk Pariwisata Bali Berkelanjutan

Denpasar – Gubernur Bali, Wayan Koster mengusulkan skema insentif khusus untuk daerah pariwisata kepada Komisi II DPR RI sebagai solusi jangka panjang mengatasi persoalan kemacetan dan mendorong terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan di Bali. Ia menilai keberpihakan pemerintah pusat melalui dukungan infrastruktur dan transportasi sangat krusial bagi masa depan sektor pariwisata daerah.

Hal ini disampaikan Koster saat Komisi II DPR RI kunjungan kerja di Provinsi Bali dengan agenda ‘Pengawasan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, serta Evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria dan Tata Ruang’, Rabu (28/5/2025).

“Daerah-daerah yang mengembangkan pariwisata seperti Bali, Jogja, Batam dan NTB yang bisa dilakukan adalah skema yang sudah ada di badan anggaran selama ini yaitu dana insentif untuk pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata,” ujar Koster.

Koster menyakini, apabila pemerintah pusat memberikan dana insentif tersebut maka kemacetan yang selama ini menjadi faktor utama penghambat dalam sektor pariwisata bisa diatasi.

“Kalau ini bisa dilakukan itu sudah sangat menolong. Jadi kalau bisa dana insentif daerah untuk pariwisata meliputi infrastruktur dan transportasi. Kalau itu, sudah saya kira pariwisata di Bali karena yang selama ini masalah utama itu adalah kemacetan bisa teratasi,” jelasnya.

Ia mengaku akan bertemu Komisi II DPR RI lagi untuk membahas terkait dana insentif ini. Menurutnya, bagi daerah yang menjadi tujuan wisata harus betul-betul diperhatikan infrastruktur dan transportasinya.

“Sebenarnya kami berencana audensi ke Komisi II DPR RI agar kalau undang-undang yang mengatur tentang daerah di Indonesia yang menjadi tujuan wisata supaya keberpihakan pemerintah pusat untuk menopang pembangunan daerah,” tegasnya.

Reporter: Yulius N