Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali, didukung Institute for Essential Services Reform (IESR), mendeklarasikan komitmen menuju net-zero emission (NZE) atau Emisi Nol Bersih pada 2045. Deklarasi ini diperkuat dengan peluncuran Peta Jalan Bali Emisi Nol Bersih 2045 Sektor Ketenagalistrikan di Sanur, Selasa (15/7/25).

Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi dan transisi menuju sistem kelistrikan berbasis 100% energi terbarukan. Berdasarkan kajian IESR, Bali memiliki potensi energi terbarukan sebesar 22,04 GW, didominasi oleh tenaga surya, angin, dan panas bumi.

“Sebagai provinsi kepulauan dengan ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar, Bali menghadapi risiko keamanan energi yang tinggi. Kemandirian energi menjadi sangat penting, tidak hanya untuk ketahanan dan keandalan sistem kelistrikan, yang mendukung sektor-sektor strategis, seperti pariwisata, dan ekonomi kreatif. Peta Jalan Ketenagalistrikan Bali NZE 2045 memiliki peran penting sebagai langkah strategis dalam merancang upaya transisi energi Bali secara terarah dan terukur,” ujar Kepala Disnaker dan ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan.

Baca Juga  Bali Pariwisata Budaya, Pemprov Tegaskan Tak Ada Pembangunan Kasino

Saat ini, kapasitas pembangkit listrik di Bali mencapai sekitar 1.461 MW, dengan 76% masih bersumber dari energi fosil. Tingginya pertumbuhan kebutuhan listrik, mencapai 7–8% per tahun, membuat Bali rentan mengalami krisis energi.

Sementara itu, CEO IESR Fabby Tumiwa menyatakan, Bali berpeluang menjadi provinsi pertama di Indonesia yang 100% disuplai oleh energi terbarukan, lebih cepat 15 tahun dari target nasional. “Transisi ini bukan hanya meningkatkan keandalan sistem listrik, tetapi juga memberi nilai tambah bagi citra Bali sebagai destinasi wisata hijau,” ujarnya.

IESR memproyeksikan bahwa transisi penuh menuju energi bersih membutuhkan investasi sekitar USD 44 miliar hingga 2045, yang dibagi dalam empat tahap pembangunan pembangkit dan penyimpanan energi.

Baca Juga  Suwung Belum Ditutup, Pemprov Bali Kebut Pengolahan Sampah Pengganti

Pihaknya juga mendorong sinkronisasi kebijakan antara PLN dan pemerintah, percepatan pembangunan PLTS atap, smart grid, serta keterlibatan aktif masyarakat desa dalam transisi energi.