Jakarta – Gubernur Bali Wayan Koster menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga martabat Pulau Dewata sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Dalam pertemuan dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Jakarta, akhir September 2025, Koster menegaskan bahwa arah pembangunan pariwisata Bali kini berfokus pada peningkatan kualitas, bukan lagi sekadar jumlah wisatawan.

“Bali bukan pasar bebas. Kami terbuka bagi wisatawan, tetapi yang datang harus menghormati budaya, menjaga ketertiban, dan memberi manfaat bagi masyarakat lokal,” ujar Koster dengan nada tenang namun tegas.

Menurutnya, sudah saatnya Bali beralih dari mass tourism menuju quality tourism, pariwisata yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada nilai, bukan sekadar angka kunjungan. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian wisatawan asing, mulai dari bekerja tanpa izin hingga melanggar norma adat, menjadi dasar perlunya penyaringan wisatawan yang masuk ke Bali.

Baca Juga  Gus Wawan Unggulkan Koster 2 Periode

“Kami ingin wisatawan yang datang benar-benar memahami dan menghargai nilai-nilai yang hidup di Bali. Kalau ingin menikmati keindahan Bali, silakan datang, tapi ikut aturan yang berlaku,” tambahnya.

Selain itu, Koster juga menyoroti maraknya vila ilegal yang disewakan tanpa izin usaha dan tidak membayar pajak. Ia meminta dukungan pemerintah pusat untuk melakukan penertiban secara menyeluruh.

“Banyak vila yang beroperasi di bawah radar. Keuntungannya besar, tapi daerah tidak mendapatkan kontribusi pajak yang semestinya. Ini harus segera ditata,” jelasnya.

Koster menegaskan bahwa penegakan aturan tidak akan pandang bulu, baik terhadap wisatawan asing maupun warga lokal yang terlibat dalam pelanggaran.

“Kalau melanggar hukum, tentu kami tindak. Kalau melanggar adat, kami pulangkan. Bali harus tetap menjadi rumah yang terhormat bagi semua, bukan tempat bermain tanpa batas,” ujarnya.

Baca Juga  Ground Breaking JEC Sanur, Koster: Health Tourism Dapat Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Bali

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memberikan apresiasi atas langkah tersebut. Ia menilai kebijakan Gubernur Koster bukan bentuk pembatasan, melainkan upaya menjaga martabat Bali sebagai destinasi unggulan dunia.

“Kami di pusat mendukung penuh kebijakan ini. Apa yang dilakukan Pak Koster adalah langkah strategis untuk menjaga citra dan kualitas pariwisata nasional,” katanya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini, Bali bersiap menapaki babak baru, bukan lagi sekadar tujuan wisata massal, melainkan destinasi berkelas dunia di mana budaya, alam, dan martabat masyarakat menjadi prioritas utama.