Denpasar – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali menyoroti sejumlah isu strategis dalam sidang paripurna ke-7 DPRD Bali, di Kantor Gubernur Bali, Rabu (15/10/2025). Dalam pandanganya, Fraksi Golkar menilai sistem perizinan Berusaha melalui Online Single Submission (OSS) belum selaras dengan otonomi daerah.

“Kami Fraksi Partai Golkar mendorong saudara Gubenur untuk mengevaluasi serta menyelaraskan OSS ini agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Pusat dan Daerah,” jelas Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Bali, Ni Putu Yuli Artini dalam sidang tersebut.

Selain itu, mengenai pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, Fraksi Golkar meminta agar pendapatan daerah dioptimalkan.

“Kami Fraksi Partai Golkar mendorong saudara Gubernur mengoptimalkan penerimaan daerah melalui sumber sumber baru yang berpotensi menaikkan PAD,” ujar Yuli Artini.

Baca Juga  Fraksi Demokrat-Nasdem Soroti Fenomena Kawin Kontrak di Bali

Fraksi Golkar juga mempertanyakan belanja daerah untuk pegawai yang dianggarkan dalam RAPBD tahun 2026 sebesar Rp2,5 triliun lebih.

“Apakah ini sudah termasuk untuk gaji PPPK paruh waktu sebanyak Rp4.119 orang, mohon penjelasan saudara Gubernur,” tanya Yuli Artini.

Selanjutnya, Fraksi Golkar mengusulkan kepada Gubernur Koster agar memperhatikan nasib pegawai honorer dan non- Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar pegawai-pegawai honorer dan Non ASN yang masih tercecer agar diperjuangkan semaksimal mungkin untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu,” tandas Yuli Astini.

 

Reporter: Yulius N