Pemkab Klungkung Konsultasi ke Kemendagri, Bahas Strategi Atasi Dampak TKD

Jakarta – Bupati Klungkung I Made Satria bersama Sekretaris Daerah Anak Agung Gede Lesmana melakukan audiensi ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) di Jakarta. Rombongan Pemerintah Kabupaten Klungkung diterima langsung oleh Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah, Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev.

Audiensi ini digelar untuk membahas dampak pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat serta mendiskusikan berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah. Bupati Satria menyampaikan bahwa kebijakan tersebut berdampak cukup signifikan terhadap kemampuan daerah dalam mendanai program pembangunan dan pelayanan publik.

“Kami berupaya mencari solusi agar pembangunan di Klungkung tetap berjalan optimal, meski terjadi penyesuaian anggaran dari pusat,” ujar Bupati Satria. Ia juga memaparkan kondisi fiskal daerah, termasuk langkah efisiensi yang telah dijalankan Pemkab Klungkung.

Sementara itu, Kepala Bappeda Klungkung Ketut Arie Gunawan menambahkan bahwa anggaran pembangunan tahun 2026 diproyeksikan menurun cukup tajam. Hal ini disebabkan oleh pengalihan dana untuk membiayai gaji tenaga P3K yang diangkat tahun 2025, ditambah penurunan alokasi TKD dibandingkan tahun sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan memberikan sejumlah arahan strategis. Ia menyarankan Pemkab Klungkung agar mengoptimalkan sumber pembiayaan alternatif, seperti pinjaman daerah dan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, pemerintah daerah juga diminta melakukan restrukturisasi RAPBD dengan mengefisiensikan belanja daerah, termasuk perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, serta kegiatan seremonial yang kurang mendesak.

Langkah konsultatif ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Klungkung untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan berkelanjutan di tengah tantangan fiskal nasional.