Misi Besar Koster: Menutup Kesenjangan Hunian Rakyat Bali

Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan optimismenya bahwa kebutuhan mendesak pembangunan 32 ribu rumah layak huni di Pulau Dewata dapat dipenuhi dalam lima tahun ke depan. Keyakinan itu ia sampaikan dengan merujuk pada dukungan pemerintah pusat melalui Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai motor percepatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Koster saat membuka Sosialisasi Percepatan Penyaluran KPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan SMF, dan Permodalan Nasional Madani (PNM) di Auditorium Universitas Udayana, Jimbaran, Senin (24/11/2025). Ia menyebut kebutuhan itu merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Menurut Koster, porsi terbesar kebutuhan rumah berada di tingkat kabupaten/kota dengan jumlah sekitar 22 ribu unit. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat meningkatkan alokasi anggaran bagi Bali pada 2026 agar percepatan penanganan permukiman tidak layak huni dapat segera terwujud.

“Mohon bantuannya agar pagu 2026 ditambah dan bersinergi dengan provinsi serta kabupaten/kota,” tegas Koster. Ia pun optimistis Bali mampu terbebas dari rumah tak layak huni dalam lima tahun mendatang jika kolaborasi lintas pemerintah berjalan solid.

Koster juga mengapresiasi Program Nasional Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto, masing-masing satu juta unit di wilayah perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Menurutnya, program ini memberi dampak luas karena menjangkau tiga karakter kawasan sekaligus.

Meski kebutuhan rumah di Bali relatif lebih kecil dibanding daerah lain, Koster tetap meminta perhatian khusus pemerintah pusat agar penyelesaian permukiman dapat dipercepat. Dukungan itu disambut positif Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, yang memastikan komitmen pemerintah memperbaiki rumah tidak layak huni dan menata kawasan kumuh di Bali.

“Masih ada rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh di Bali, dan akan kita perbaiki bertahap. Jika Denpasar butuh 100 unit, tahun depan langsung kita alokasikan anggarannya,” ujar Maruarar. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo serius mempercepat penyediaan rumah rakyat, terlihat dari lonjakan anggaran perbaikan rumah yang naik signifikan.

“Tahun ini 45 ribu rumah, tahun depan naik delapan kali lipat menjadi 400 ribu rumah. Ini bukti program Presiden Prabowo sangat pro rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyoroti pentingnya skema pembiayaan pemerintah agar masyarakat tidak terjebak pada pinjaman berbunga tinggi. Ia mengajak seluruh pihak memastikan penyaluran KUR Perumahan berlangsung tepat sasaran.

“Kita ingin rakyat Bali memiliki rumah melalui skema pemerintah. Mari sukseskan program ini dan pastikan KUR Perumahan tepat sasaran,” pungkasnya.