Gubernur Koster Dorong Moratorium Izin di Lahan Produktif, Pemda Diminta Tertibkan Pelanggaran Tata Ruang

Wacanabali.com, Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh bupati dan wali kota se-Bali memberlakukan moratorium penerbitan izin baru di lahan pertanian produktif. Kebijakan ini dinilai mendesak untuk menjaga ketahanan pangan, mencegah kerusakan ekosistem, serta menekan laju alih fungsi lahan yang semakin masif.

Arahan tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Forkopimda se-Bali, Kamis (19/2/2026). Koster menegaskan moratorium perlu dilakukan hingga pemerintah memiliki regulasi yang komprehensif dan jelas terkait perlindungan lahan produktif.

“Nah oleh karena itu saya mengajak pemerintah kabupaten/kota se-Bali melakukan moratorium perizinan baru di lahan produktif,” tegasnya.

Ia menambahkan, apabila dalam kondisi tertentu izin tetap harus diterbitkan, kepala daerah diminta bertindak selektif. Setiap kebijakan perizinan harus mempertimbangkan dampak lingkungan, kesesuaian tata ruang, serta keberlanjutan sumber daya alam.

Selain moratorium, Koster juga menyoroti maraknya pelanggaran tata ruang dan perizinan pembangunan. Ia menilai masih banyak bangunan berdiri bahkan beroperasi meski belum mengantongi izin lengkap.

“Banyak sekali pembangunan yang melanggar tata ruang, belum punya izin lengkap tapi sudah membangun. Ini harus kita tertibkan,” ujarnya.

Koster secara khusus menyinggung alih fungsi lahan produktif yang dinilai semakin mengkhawatirkan, termasuk pembangunan vila di tengah kawasan persawahan. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam keberlanjutan sektor pertanian.

“Kita sudah menyampaikan tidak akan lagi terjadi di tengah sawah ada vila seperti itu,” tegasnya.

Ia mengingatkan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali berpotensi mengancam ketersediaan pangan dan kelestarian lingkungan. Karena itu, seluruh kepala daerah diminta memiliki komitmen dan kebijakan yang selaras dalam menghentikan konversi lahan produktif.

“Kita harus memiliki sikap yang sama, kebijakan yang sama, menghentikan alih fungsi lahan. Ini tantangan kita bersama demi masa depan Bali,” ungkap Koster.