Wacanabali.com, Denpasar – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, meminta pemerintah kabupaten/kota segera membentuk unit Satpol PP Pariwisata (Polpar). Hal itu bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan mendukung keberlanjutan sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian di Bali.

“Karena bagaimanapun sumber pendapatan Bali, ekonomi Bali ini tidak terlepas dari kepariwisataan,” kata Dewa Dharmadi, Kamis (19/2/2026).

Dewa Dharmadi menjelaskan, Polpar ini juga mempunyai tugas untuk mensosialisasikan peraturan do’s and dont’s bagi turis yang berkunjung di destinasi wisata di Pulau Dewata. Polpar, lanjut Dewa Dharmadi, nantinya juga turun untuk meminimalisir gangguan ketertiban di daerah wisata.

“Sehingga perlu kiranya kita mendorong melakukan kecepatan pembentukan Pol PP pariwisata karena hampir di semua kota-kota Bali ini kan Tersebar destinasi-destinasi pariwisata,” timpal birokrat asal Nusa Penida ini.

Baca Juga  Sekda Adi Arnawa Turut Lantik Pol PP Pariwisata

Dewa Dharmadi merinci, sejauh ini baru terdapat 81 personel Polpar di Bali dengan rincian di Provinsi Bali dengan 30 personel, Kabupaten Badung 39 personel dan Kabupaten Buleleng 12 personel.

Jumlah tersebut dirasa belum proporsional jika dibandingkan dengan destinasi wisata di Bali. Berdasarkan data Dinas Pariwisata, terdapat 471 destinasi wisata di Bali yang membutuhkan pengawasan serta pendekatan preventif dan pre-emptive secara berkelanjutan.

“Ya kita sangat berharap itu juga dibentuk hal yang sama terutama di daerah-daerah yang memang obyek wisatanya banyak kan, contoh Gianyar, Denpasar, Tabanan. Iitu kan cukup banyak obyek wisatanya disana. Bangli juga, Klungkung, di daerah Nusa Penida,” jelasnya lagi.

Baca Juga  Sekda Adi Arnawa Turut Lantik Pol PP Pariwisata

Menurut Dewa Dharmadi, kehadiran Polpar di destinasi-destinasi wisata memberikan kesan rasa aman dan nyaman di mata wisatawan atau turis yang berkunjung.

“Ya itu seperti itu, membangun rasa nyaman, harus menempatkan memang petugas, baik dalam bentuk patroli atau siaga di tempat, buat posko. Selain kita berkoordinasi dengan perangkat desa adat setempat, desa dinas setempat, pengelola desinasi,” pungkasnya.

 

Reporter: Yulius N