Badung – Pakar Tata Ruang, Dr. I Gusti Putu Anindya Putra menyebut Mangupura sebagai ibu Kota Kabupaten Badung masih sama seperti 10 tahun lalu tidak ada perubahan alias jalan di tempat.

“Kalau kita lihat secara faktual sekarang ini kelihatannya (Mangupura Ibu kota Kabupaten Badung, red) masih sama dengan sepuluh tahun yang lalu,” ungkap Dosen Planologi Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar itu kepada wartawan, Sabtu (13/4/24).

Lebih lanjut, Mantan Kadis Tata Ruang Kota Denpasar ini membeberkan, syarat atau standar bagi sebuah kota. Dirinya menegaskan pusat pemerintah berbeda dengan ibu kota. Syarat bagi sebuah ibu kota minimal ada pusat pendidikan, kesehatan maupun perdagangan.

Baca Juga  Kalapas Kerobokan Gelar Razia Kamar WBP

“Seperti misalnya Mangupura itu kalau tidak salah di Mengwi, berarti Kecamatan Mengwi itu pusat ibu kota kabupatennya. Bedakan dengan pusat pemerintahanya. Jadi kalau pusat pemerintahannya di Sempidi atau di mana gitu. Itu ndak masalah karena itu pusat pelayanannya. Tetapi yang dimaksud dengan ibu kota itu, sebagai pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat perdagangan itu ada di kecamatan tersebut,” jelas Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar itu.

Dengan demikian, Mantan Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Provinsi Bali itu menyebut Mangupura-ibukota Kabupaten Badung mesti dikembangkan menjadi ibukota yang lebih layak.

“Dari kondisi yang ada, Mengwi layak sebagai sebuah ibu kota, hanya saja mungkin prioritas pengembangannya Kabupaten Badung tidak ke sana ya. Mestinya di situ dikembangkan sebagai ibu kota Kabupaten Badung yang layak,” tuturnya

Baca Juga  Pria tanpa Identitas, Dua Kali Hendak Bunih Diri di Pelabuhan Gilimanuk

Selain itu, Nayaka Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali ini mengatakan Mangupura belum memenuhi standar kelayakan sebagai sebuah ibu kota.

“Mungkin saja mereka (Pemkab Badung) mengembangkan Badung Utara sebagai pusat pertanian dan Badung selatan sebagai pusat pariwisata. Namun, ibu kotanya sendiri kelayakan terhadap pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat kesehatan, tidak terpenuhi secara nyata, karena kantor pemerintahannya sendiri di tempat lain,” pungkasnya.

Reporter: Yulius N