Denpasar – PT Bali Turtle Island Development (BTID) kembali menjadi sorotan. Di balik klaim menjunjung tinggi nilai luhur Tri Hita Karana dalam proyek Kura Kura Bali, narasi harmoni yang mereka usung justru semakin terlihat sebagai kedok untuk meraih keuntungan kelompok tertentu.

Insiden terbaru yang melibatkan seorang wartawan berinisial AD saat acara Tri Hita Karana Universal Reflection Journey menjadi bukti nyata bahwa konsep harmoni yang digaungkan hanya tinggal slogan. Wartawan tersebut mengalami penahanan yang tidak wajar saat hendak meliput, memunculkan pertanyaan besar tentang kesungguhan BTID menghormati nilai-nilai demokrasi dan kebebasan pers.

Menurut Jro Komang Sutrisna, seorang pengacara yang juga mantan wartawan, peristiwa ini mencerminkan wajah asli BTID.

“Klaim Tri Hita Karana itu hanyalah topeng indah. Di baliknya, masyarakat Bali hanya menjadi alat, bukan subjek utama pembangunan,” ujarnya dengan nada kritis, Rabu (17/12/2024)

Baca Juga  Wayang dalam Cengkeraman Dalang Kapitalisme di Pulau Serangan

Ia menambahkan, insiden ini menunjukkan bagaimana media, yang seharusnya menjadi mata dan telinga masyarakat, malah dipersulit aksesnya.

“Miskomunikasi bukan alasan yang bisa diterima. Proyek sebesar ini seharusnya memiliki standar profesional yang jelas, termasuk dalam berhubungan dengan media,” tegas Jro Komang.

Selain masalah kebebasan pers, ia juga menyoroti minimnya keberpihakan BTID terhadap masyarakat Bali.

“Apa manfaat langsung proyek ini bagi masyarakat lokal? Jika proyek ini berjalan siapa yang diuntungkan? Lapangan kerja strategis tetap didominasi oleh bukan orang bali, akses publik ke kawasan tertentu malah dibatasi, sementara tanah adat terancam oleh ambisi proyek besar ini,” imbuhnya.

Kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Serangan. dok/ist

Jro Komang menilai, konsep Tri Hita Karana yang menjadi landasan proyek Kura Kura Bali telah disalahgunakan untuk menarik investor tanpa memikirkan dampak nyata bagi masyarakat Bali.

Baca Juga  Pengembangan Kura Kura Bali, Wajib Taat Bhisama Radius Kesucian Pura

“Ini bukan soal harmoni. Ini tentang bagaimana budaya kita dieksploitasi untuk kepentingan korporasi, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton dari kemewahan yang dibangun di atas tanah mereka sendiri,” katanya.

Ia juga mengkritik penggunaan nilai-nilai luhur Bali sebagai alat pemasaran.

“Tri Hita Karana adalah harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Tapi di tangan BTID, itu hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi eksploitasi. Tidak ada harmoni ketika masyarakat terpinggirkan dan alam Bali diperas demi keuntungan segelintir elit,” pungkasnya.

Insiden ini, menurutnya, adalah pengingat bahwa Bali membutuhkan pembangunan yang adil, bukan eksploitasi berkedok harmoni.

“Kita harus melawan narasi palsu ini. Bali adalah tanah yang hidup dari nilai budaya dan adat istiadatnya, bukan sekadar komoditas untuk dijual,” tegas Jro Komang.

Baca Juga  Koster Sentil Pelampung Pagar Laut BTID di Sidang Paripurna

Proyek besar seperti ini, lanjutnya, harus bertanggung jawab kepada masyarakat lokal, tidak hanya pada investor.

“Jika mereka benar-benar peduli dengan Tri Hita Karana, buktikan dengan keberpihakan pada masyarakat Bali, bukan sekadar kata-kata kosong di depan kamera,” tutupnya.

Sebelumnya Zakki Hakim, Kepala Komunikasi BTID, menjelaskan bahwa insiden dengan wartawan tersebut murni akibat miskomunikasi di lapangan.

“Kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami. Hal ini disebabkan oleh kendala teknis yang langsung kami evaluasi untuk memastikan hal serupa tidak terulang,” ujarnya.

Menanggapi berbagai kritik, BTID menyatakan tetap berkomitmen pada pengembangan yang seimbang.

“Visi kami adalah menciptakan destinasi yang memadukan pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Kami juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal dan menjalin kolaborasi dengan komunitas,” kata Zakki Hakim.