Perkuat Industri Maritim, DLU Fokus pada Keselamatan dan Layanan Prima

Denpasar – PT Dharma Lautan Utama (DLU) menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan industri maritim nasional melalui peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penguatan Industri Maritim yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Prima kepada Masyarakat yang digelar di Prama Hotel Sanur, Denpasar, Selasa (14/1/2025).

Acara ini merupakan bagian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-22 PT DLU, yang sekaligus menjadi ajang evaluasi dan persiapan angkutan lebaran tahun 2025.

Direktur Lalu Lintas Perhubungan Laut, Dr. Hartanto, menyebut PT DLU sebagai perusahaan angkutan laut swasta terbaik di Indonesia.

“DLU tidak hanya unggul dalam manajemen dan armada, tetapi juga dalam keselamatan. Mereka bahkan melampaui standar internasional,” ungkapnya

Hartanto memuji inisiatif DLU dalam kampanye keselamatan maritim di Lombok, yang dinilai berhasil menggandeng berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan laut.

Sementara itu, Bambang Haryo Soekartono (BHS), Penasihat Utama PT DLU, menambahkan bahwa DLU mengacu pada standar internasional Safety of Life at Sea (SOLAS) yang ditetapkan oleh International Maritime Organization (IMO).

“Kami bahkan menambahkan standar di luar regulasi internasional untuk memastikan kualitas layanan yang lebih baik,” tegas Bambang Haryo

Lebih lanjut dikatakan, menjelang lebaran 2025, DLU telah menyiapkan 48 kapal yang akan melayani rute-rute strategis seperti Padang Bai-Lembar, Merak-Bakauheni, dan jalur menuju Banjarmasin. BHS memastikan bahwa kesiapan armada, sumber daya manusia, dan fasilitas pemeliharaan menjadi prioritas utama.

“Armada kami disiapkan untuk konsinyering dua bulan penuh selama 24 jam. Kami juga telah menjalin kerja sama dengan galangan kapal untuk menangani emergensi,” jelasnya.

Selain itu, DLU berupaya memastikan kelancaran angkutan logistik, mengingat tingginya permintaan distribusi barang menjelang lebaran.

“Kami ingin memastikan logistik tetap terakomodir sebelum kebijakan penghentian angkutan barang diberlakukan,” kata Bambang Haryo.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang Haryo juga menyoroti pentingnya kepatuhan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Ia menegaskan bahwa investigasi kecelakaan laut hanya boleh dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dari Kementerian Perhubungan, kecuali ada persetujuan khusus dari menteri.

“Pelanggaran terhadap regulasi ini memiliki konsekuensi hukum yang berat,” tegasnya.

Sebagai operator angkutan laut dengan jaringan yang melintasi pulau-pulau besar dan kecil di Indonesia, PT DLU terus berkontribusi dalam mobilitas masyarakat dan distribusi barang di wilayah nusantara.

Dengan fokus pada inovasi layanan dan keselamatan, DLU memperkuat posisinya sebagai pemimpin transformasi maritim nasional. Rakernas dan FGD kali ini menjadi bukti nyata komitmen DLU dalam menghadirkan layanan prima yang tidak hanya memenuhi, tetapi melampaui ekspektasi masyarakat.