Harus Malu! Pemimpin Desa yang Tak Bisa Kelola Sampah Seperti Desa Tunggul

Gianyar – Gubernur Bali, Wayan Koster, tak lagi menahan diri. Dalam konsolidasi besar Gerakan Bali Bersih Sampah yang digelar di Wantilan Pura Samuan Tiga, Gianyar, Jumat (11/7), ia secara tegas menyindir, pemimpin desa-desa yang hingga hari ini masih gagal mengelola sampahnya sendiri.

“Desa Tunggul bisa, kenapa desa kalian tidak bisa? Harusnya malu!” seru Koster di hadapan lebih dari 2.000 perbekel, lurah, dan bendesa adat dari seluruh Bali.

Koster menekankan bahwa Gerakan Bali Bersih Sampah bukan lagi tahap sosialisasi. Ini sudah fase pertarungan antara komitmen dan ketidakseriusan. Ia mengungkapkan, volume sampah di Bali mencapai lebih dari 3.400 ton per hari, dan mayoritas bersumber dari rumah tangga yang berada di wilayah desa, kelurahan, dan desa adat.

“Enam tahun kebijakan ini berjalan, tapi masih banyak yang pura-pura tidak tahu. Desa Tunggul bisa sukses dengan keterlibatan warganya, kenapa desa kalian malah buang ke TPA dan nyalahin provinsi? Jangan hanya jadi pemimpin di atas kertas!” tegasnya.

Koster menyebut pemimpin desa yang tidak mampu mengelola sampah sebagai pemimpin yang gagal dan kehilangan rasa malu terhadap warganya. Ia bahkan menyebut pengelolaan sampah adalah ukuran paling dasar dari kualitas kepemimpinan.

“Kalau sampah di depan rumah saja tak bisa diselesaikan, jangan mimpi urus yang lebih besar. Urus dulu bau busuk di desamu sebelum bicara soal pembangunan!” ucapnya lantang.

Dalam acara tersebut, beberapa bendesa adat dari desa-desa yang dianggap berhasil, seperti Desa Tunggul, Desa Taro, dan Cemenggaon diminta untuk berbagi pengalaman nyata tentang bagaimana mereka membangun kesadaran kolektif, membuat pararem, dan memutus ketergantungan terhadap TPA.

Koster menyambut mereka sebagai bukti bahwa desa yang serius bisa menata lingkungannya tanpa banyak teori. “Yang berhasil itu karena kerja, bukan karena dana besar. Ini soal niat. Kalau yang lain tidak bisa, itu artinya malas,” tegasnya lagi.

Lebih jauh, Koster mengingatkan bahwa mulai 1 Januari 2026, seluruh desa, kelurahan, dan desa adat wajib mengelola sampahnya secara mandiri. Bagi yang berhasil, pemerintah provinsi menyiapkan insentif hingga Rp1 miliar. Tapi untuk desa yang mangkir dan tak ada progres, sanksi siap diberlakukan, termasuk penundaan bantuan keuangan.

“Jangan sampai desa kalian dicatat sebagai yang gagal di tengah gerakan suci ini. Malu dong, kalah sama desa yang lebih kecil tapi lebih punya nyali!” sindir Koster keras.

Ia menutup arahannya dengan menegaskan bahwa pemimpin sejati bukan hanya mengatur, tapi memberi contoh dan menghadirkan solusi. Gerakan Bali Bersih Sampah, kata Koster, adalah ujian moral dan tanggung jawab sosial yang tak bisa ditunda lagi.

“Kalau masih abaikan urusan sampah, berarti bukan bagian dari solusi. Dan itu, sejujurnya, memalukan bagi seorang pemimpin,” pungkasnya.