Wacanabali.com, Denpasar – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, mengikuti rapat persiapan kunjungan kerja Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih (Seruni KMP) ke Bali yang dijadwalkan berlangsung pada 20–23 Oktober 2026. Rapat tersebut digelar secara daring melalui Zoom Meeting bersama jajaran pengurus pusat.

Rapat dipimpin Ketua TP PKK Pusat sekaligus Ketua Umum Seruni KMP, Ny. Tri Tito Karnavian. Pertemuan ini membahas agenda kegiatan selama empat hari di Bali, termasuk rencana kehadiran Ny. Selvi Ananda Gibran selaku Pembina Seruni KMP sekaligus Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Pusat, bersama sejumlah anggota Seruni KMP.

Dalam rapat tersebut, Tri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri berperan sebagai pelaksana kegiatan sekaligus menjalankan fungsi koordinasi berbagai program pemerintahan di daerah. Karena itu, kunjungan kerja ini diharapkan menjadi sarana penguatan wawasan bagi para istri kepala daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, para istri kepala daerah diharapkan mendapatkan wawasan dari Ketua Dekranas dan Pembina Seruni KMP, khususnya mengenai penerapan program nasional di daerah masing-masing,” ujar Tri Tito Karnavian.

Ia menekankan bahwa pelaksanaan program di daerah membutuhkan pemahaman menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban. Peran para istri kepala daerah dinilai strategis dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat yang menjangkau hingga tingkat desa.

Selain penguatan kapasitas, agenda kunjungan kerja juga direncanakan mencakup kunjungan ke sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kegiatan yang berkaitan dengan program Seruni KMP. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan peserta mengenai pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemberdayaan perempuan.

Melalui persiapan ini, kunjungan kerja Seruni KMP ke Bali diharapkan berlangsung terarah dan memberikan manfaat bagi daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TP PKK, Dekranas, dan Seruni KMP diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program nasional sekaligus mendorong pemberdayaan keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan.