Denpasar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersama Koalisi Bali Emisi Nol Bersih membentuk forum khusus untuk merumuskan skema pembiayaan proyek energi bersih di Bali. Forum ini diberi nama Bali Climate Finance Platform (BCFP).

Forum ini akan menghubungkan pemerintah, pelaku proyek energi bersih, lembaga keuangan, dan investor dalam satu ekosistem pembiayaan yang lebih terarah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bali, Dewa Made Indra mengungkapkan, Pemprov Bali telah menyusun peta jalan menuju 2045. Pihaknya menyadari bahwa pemimpin daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong percepatan aksi iklim.

Namun belum terlaksana karena terkendala pembiayaan. Ia meyakini, forum BCFP bisa jadi platform yang dapat mengakomodir terlaksananya proyek ini.

Baca Juga  Sekda Dewa Indra Ajak Kepala Perangkat Daerah Buat Teba Modern

“Jadi proyek-proyek energi bersih, transportasi rendah emisi, hingga solusi berbasis alam dapat dipadankan dengan sumber dana yang tepat, dan dieksekusi lebih cepat,” ujar dalam acara Pekan Iklim Bali 2025, di Prime Plaza Hotel, Kamis (28/8/2025).

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Muhammad Rachmat Kaimuddin, menekankan pentingnya memperluas solusi berbasis riset dan praktik terbaik di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.

“Aksi dan solusi iklim membutuhkan skema pendanaan yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Untuk menjawab tantangan ini, Forum Investasi Iklim akan menelusuri skema pendanaan iklim berkelanjutan bersama pemerintah, lembaga pendanaan, sektor swasta, dan komunitas,” ungkap Rachmat Kaimuddin.

Baca Juga  Sekda Bali Instruksikan ASN Jadi Pelopor Kelola Sampah Berbasis Sumber

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Samsi Gunarta, memaparkan inisiatif Bali Climate Finance Platform (BCFP). Menurutnya, BCFP dirancang sebagai mekanisme kolaboratif yang menghubungkan pemerintah, pemilik proyek, institusi keuangan, hingga investor, sehingga proyek-proyek berbasis iklim di Bali dapat dipersiapkan lebih matang dan memiliki daya tarik investasi yang tinggi.

“Melalui BCFP, proyek-proyek akan diidentifikasi, dikategorisasi, dan dipadankan dengan sumber pembiayaan yang sesuai. Platform ini memungkinkan kombinasi pembiayaan dari berbagai instrumen, baik dana konsesional, pembiayaan komersial, hibah, maupun blended finance. Dengan begitu, peluang investasi bisa dimaksimalkan, sementara risiko diminimalkan,” jelas Samsi Gunarta.

Ia menambahkan, skema ini tidak hanya mendukung agenda mitigasi seperti transportasi rendah karbon dan energi terbarukan, tetapi juga adaptasi, misalnya early warning system dan solusi berbasis alam.

Baca Juga  Pemprov Bali Dukung Wacana Imigrasi soal WNA yang Melanggar Lalulintas Langsung Dideportasi

Dengan berbagai gagasan dan skema yang ditawarkan, Forum Investasi Iklim diharapkan dapat menghasilkan rumusan bersama sebagai pijakan menuju pembiayaan iklim berkelanjutan di Bali.

“Melalui Pekan Iklim Bali, pemimpin daerah diajak membangun solusi yang tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga memulihkan ekosistem dan memperkuat ketahanan masyarakat lokal,” tambah Deputi Rachmat.

Forum Investasi Iklim menjadi momentum penting bagi Bali untuk meneguhkan peran sebagai pionir daerah yang mampu memadukan kepemimpinan iklim dengan inovasi pembiayaan berkelanjutan, menuju transformasi ekonomi hijau dan berdaya tahan.