Predikat Informatif Lima Tahun, Bali Buktikan Kepemimpinan Transparansi di Panggung Nasional

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Bali kembali membuktikan komitmennya terhadap pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pada Presentasi Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 di Hotel Mercure Kemayoran, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali sekaligus PPID Utama, Gede Pramana, tampil mewakili pimpinan badan publik untuk menunjukkan berbagai terobosan keterbukaan informasi.

Didampingi Pranata Humas Ahli Muda, I Made Sudiarta, ia memaparkan materi bertajuk “Kebijakan dan Strategi dalam Mewujudkan Pemerintah Provinsi yang Terbuka.” Gaya penyampaian yang tenang, tegas, dan sesekali diselingi humor menjadikan suasana forum hangat dan menarik perhatian para panelis maupun peserta.

Dalam pemaparannya, Gede Pramana menegaskan capaian gemilang Pemprov Bali yang berhasil meraih predikat “Informatif”—kategori tertinggi dalam Monitoring dan Evaluasi KIP—selama lima tahun berturut-turut. Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi membangun kepercayaan publik, transparansi tata kelola, dan partisipasi masyarakat.

Lebih lanjut, ia menguraikan strategi digital terintegrasi yang menjadi motor pelayanan informasi publik di Bali. Inovasi tersebut mencakup pengembangan Single Sign-On, peta CCTV terintegrasi, Bali Digital Hub, hingga kelas virtual untuk masyarakat. Seluruh model pelayanan digital tetap berpijak pada nilai kearifan lokal sebagai pengejawantahan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Sesi tanya jawab berlangsung selama 10 menit dan membahas beragam isu strategis, mulai dari pelayanan informasi untuk WNA, penguatan Komisi Informasi Daerah, hingga tata kelola kemacetan dan konservasi lingkungan. Jawaban yang akurat dan berbasis data mendapat apresiasi dari panelis.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, memberikan penghargaan atas komitmen kehadiran langsung pimpinan badan publik dari Bali. “Kehadiran pimpinan badan publik adalah bukti keseriusan. Ini menjadi contoh agar budaya keterbukaan informasi dimulai dari pemimpinnya,” ujarnya.

Menutup paparannya, Gede Pramana kembali menegaskan filosofi pelayanan informasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi. “Informasi yang terbuka adalah pintu menuju pemerintahan yang bersih, responsif, dan berkepribadian,” tuturnya disambut tepuk tangan peserta.