Denpasar Mantapkan Transformasi Layanan Publik Lewat Digitalisasi Perlinsos

Denpasar – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menggelar Sosialisasi Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Jumat (05/12/2025), untuk mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital.

Kegiatan ini diikuti Puluhan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), operator desa/kelurahan, dan perwakilan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar.

Turut hadir Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Dr. Teguh Setyabudi, Kepala Dinas DPMD Dukcapil Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Dewa Gde Juli Artabrata.

Dalam arahannya, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi langkah strategis pemerintah dalam mempercepat layanan publik berbasis data kependudukan.

Menurutnya, kehadiran IKD bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga lompatan besar menuju pelayanan yang inklusif, efisien, dan tepat sasaran.

“Dukungan Dukcapil melalui Identitas Kependudukan Digital ini bukan sekadar transformasi teknologi, tapi juga lompatan sistem menuju pelayanan publik yang lebih inklusif, efisien, dan berbasis kebutuhan warga,” tegas Teguh.

Ia menjelaskan sosialisasi ini merupakan upaya menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan (Adminduk).

Ia juga meminta jajaran Dukcapil di seluruh Indonesia terus menggenjot aktivasi IKD sebagai persiapan implementasi nasional Digitalisasi Perlinsos pada 2026.

“Program Digitalisasi Perlinsos telah dipiloting di Kabupaten Banyuwangi dan akan diterapkan secara nasional tahun 2026. Karena itu mari kita persiapkan pelaksanaan yang memanfaatkan IKD,” ujarnya.

Sementara itu, Kadis Dukcapil Kota Denpasar, Dewa Gde Juli Artabrata, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah pada 2 dan 6 Oktober 2025.

Pemerintah daerah, kata Dewa Juli, berperan penting dalam melakukan replikasi program digitalisasi Perlinsos sebagaimana model yang diterapkan di Banyuwangi.

“Ditjen Dukcapil melakukan sosialisasi dan aktivasi IKD kepada pihak-pihak kunci, seperti pendamping PKH, TKSK, serta operator desa dan kelurahan, sebagai bagian dari percepatan replikasi program,” jelasnya.

Kegiatan ini diharapkan memperkuat kesiapan Kota Denpasar dalam mendukung transformasi digital nasional, khususnya pada sektor administrasi kependudukan dan program perlindungan sosial.