Pariwisata Bali di Persimpangan Kolaborasi: Pemerintah dan Industri Satukan Langkah Hadapi Tantangan Global

Denpasar — Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa sektor pariwisata Bali tengah berada di persimpangan tantangan yang kompleks, baik dari faktor internal maupun eksternal. Situasi tersebut, menurutnya, tidak dapat disikapi secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi kuat dan berkelanjutan antara pemerintah daerah dan seluruh pelaku industri pariwisata agar daya saing Bali tetap terjaga di tengah dinamika global.

Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri pengukuhan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Bali periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (23/1). Acara tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata Bali ke depan.

“Era saat ini adalah era kolaborasi. Tantangan yang dihadapi pariwisata Bali hanya bisa diselesaikan jika pemerintah dan pelaku industri bekerja bersama, saling membuka ruang dialog, dan menyatukan visi,” ujar Dewa Made Indra. Ia menekankan bahwa sinergi kebijakan harus dibarengi komunikasi yang konsisten agar pengelolaan pariwisata tetap berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.

Lebih lanjut, Dewa Made Indra menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan. Menurutnya, keberlanjutan pariwisata Bali tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan, tetapi juga dari kualitas manfaat yang dirasakan masyarakat. “Pariwisata harus menjadi lokomotif kesejahteraan, bukan sekadar statistik kunjungan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace, mengungkapkan adanya penurunan tingkat okupansi hotel sepanjang tahun 2025 meskipun jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat. Kondisi tersebut, katanya, menjadi sinyal penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi struktur dan pola pengelolaan pariwisata di Bali.

“Jika dibandingkan antara tahun 2024 dan 2025, tingkat okupansi hotel memang mengalami penurunan sekitar 8 persen. Ini menjadi anomali karena peningkatan kunjungan tidak otomatis berdampak pada kinerja perhotelan,” ungkap Cok Ace. Ia menilai, ketimpangan ini berpotensi memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata.

Cok Ace menambahkan, PHRI Bali siap memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi bersama, mulai dari penataan akomodasi, pengawasan investasi, hingga peningkatan kualitas layanan. “Kami ingin memastikan pertumbuhan pariwisata Bali berjalan sehat, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak,” pungkasnya.