Pemerintah Provinsi Bali dan BI Perkuat Koordinasi Pengendalian Inflasi Menjelang HBKN 2026

Denpasar — Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, memimpin Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali pada Senin (26/1) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Rapat tersebut memfokuskan pembahasan pada Program Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta langkah antisipatif menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang berpotensi memicu lonjakan harga kebutuhan pokok di awal tahun.

Dalam arahannya, Dewa Made Indra menegaskan pentingnya kecepatan dan ketepatan respons seluruh pemangku kepentingan terhadap dinamika di lapangan. Menurutnya, setiap indikasi kenaikan harga harus segera dikenali agar tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas. “Semua dinamika di masyarakat yang bisa memicu inflasi harus kita pantau. Jika terjadi tren kenaikan, harus cepat dikenali, ditindaklanjuti, dan dilakukan upaya pengendalian,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa momentum HBKN kerap memengaruhi stabilitas harga karena berkaitan erat dengan produksi pangan, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, serta meningkatnya permintaan masyarakat. Karena itu, TPID diminta mengoptimalkan peran sesuai bidang masing-masing, mulai dari penguatan koordinasi dengan produsen dan distributor hingga pengawasan harga di pasar tradisional dan modern.

Meski demikian, Dewa Made Indra menyatakan optimisme bahwa inflasi Bali pada 2026 dapat tetap terjaga dalam rentang sasaran. “Kami menargetkan inflasi Bali berada di angka 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen. Dengan kerja sama lintas sektor dan langkah antisipatif yang konsisten, saya yakin target ini bisa kita capai,” ujarnya.

Rapat tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Melalui penguatan data, pemantauan rutin, serta intervensi pasar yang terukur, Bali diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sepanjang 2026.