Denpasar – Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Bali, dr I Gede Putra Suteja mengingatkn pemerintah jangan seperti dagang sate dalam mengesahkan undang-undang (UU) kesehatan.

“Dalam perancangan undang-undang ini pemerintah jangan seperti dagang sate libatkan pihak terkait jangan seperti ini merancangnya,” ucapnya kepada wacanabali.com, Sabtu (15/7/23).

Dirinya menjelaskan dagang sate dimaksud adalah pemerintah terkesan melakukan semuanya sendiri tanpa koordinasi.

“undang-undang tanpa melibatkan organisasi profesi terkait dalam merumuskannya dagang sate dimaksud adalah merumuskan, merancang mengesahkan semuanya sendiri tanpa koordinasi dengan organisasi terkait,” tambahnya.

Lebih lanjut, dr Suteja menjelaskan dampak dari disahkannya UU tersebut akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

“Masyarakat akan dirugikan karena dalam UU tersebut mengizinkan dokter praktek dengan Surat Tanda Registrasi (STR) berlaku seumur hidup jadi masyarakat bisa saja mendapat pelayanan dari dokter kemungkinan ilmunya kurang baru,” tegasnya.

Baca Juga  Putri Koster Apresiasi Peran Bidan Bali dalam Upaya Cegah Stunting

Dirinya menambahkan bahwa dengan tidak diaturnya organisasi profesi dalam UU tersebut maka akan muncul organisasi profesi baru yang belum tentu profesional.

“Kalau begini kan muncul lagi organisasi profesi lain siapa yang akan mengawasi jika seperti ini, bukanya kami takut bersaing tapi pengawasan akan susah dilakukan jika seperti ini,” tutup dr Suteja.

Reporter: Dewa Fathur
Editor: Ady Irawan