Jembrana – Polemik kekurangan tenaga pengajar (guru) yang menghantam sektor pendidikan di Bali, ternyata tak hanya dialami oleh sekolah-sekolah negeri di Denpasar saja, tapi juga sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri di Kabupaten Jembrana. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap agenda pembelajaran sekolah.

“Di Jembrana tahun 2023, khususnya SMK Negeri banyak guru yang pensiun. 2024 kami prediksi untuk guru kejuruan akan mengalami banyak kekurangan. Sehingga beberapa mata pelajaran sedikit terganggu prosesnya, terpaksa sekolah harus mengakali cara dengan di rombel (rombongan belajar, red) oleh guru-guru yang lain yang bukan mata pelajarannya,” ucap Ketut, salah satu praktisi pendidikan SMK Negeri di Jembrana, kepada wacanabali.com, Jumat (7/7/23).

Baca Juga  Pembiayaan Guru PPPK Diambil Alih Pusat, Pemprov Bali Dorong Penguatan Anggaran Pembangunan

Adanya regulasi melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 serta ketentuan tertulis dalam PP Nomor 49 Tahun 2018, membuat dilema sejumlah sekolah kejuruan di Bali dalam upaya mengatasi krisis tenaga pengajar melalui kebijakan pihak sekolah untuk merekrut guru sementara secara jelas dilarang oleh pemerintah.

Ketut menyebutkan, walaupun berkurangnya angka tenaga pengajar di sekolah kejuruan tidak melebihi 10 persen dari jumlah total keseluruhan guru di salah satu SMK di Jembrana terjadi setiap pergantian tahun, hal itu dianggap sangat berdampak terhadap proses pembelajaran menjadi tidak optimal.

Beban pekerjaan guru-guru yang ada menjadi semakin berat, karena harus menambah jadwal mengajar untuk menggantikan peran dari guru yang pensiun.

Baca Juga  ‘Jalur Titipan’ Masih Hantui PPDB 2023/2024 Kota Denpasar

“Memang benar setiap tahun kita diharuskan mengirimkan laporan kondisi dan jumlah guru ASN di sekolah ke dinas terkait. Tapi proses perekrutan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, red) ini perlu banyak waktu.”

“Kita sih berharap penambahan kuota tenaga pendidik agar bisa dipercepat, terlalu berat bagi guru harus menambah jam mengajar menggantikan yang pensiun, terlebih sekolah kejuruan standar karakteristik pengajarnya spesifik sekali, belum tentu yang menggantikan (mengajar, red) menguasai bidang materinya (guru digantikan, red),” tuturnya.

Dirinya mengaku khawatir, bahwa permasalahan tersebut akan berdampak terhadap pembentukan karakter siap kerja siswa/i di sekolah kejuruan, karena keterbatasan pengajar memungkinkan metode pembelajaran kurang optimal mengingat kualifikasi nasional mengharuskan tenaga pengajar SMK memiliki keahlian khusus, sedangkan kebijakan sekolah kejuruan untuk merekrut guru sementara (honorer) sesuai standar kebutuhan terhalang oleh peraturan pemerintah.

Baca Juga  Pemerintah Diharapkan Beri Solusi Polemik Kekurangan Guru di Bali

“Mungkin sebaiknya tidak ada lagi guru ASN dirolling-rolling (dipindah, red). Juga formasi untuk guru ASN sekolah kejuruan bisa terpenuhi, entah yang berstatus sebagai PPPK maupun CPNS. Tentu kita tak ingin masa depan anak-anak dikorbankan karena masalah kekurangan ini,” tutupnya.

Reporter: Krisna Putra
Editor: Ady Irawan