Denpasar – Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Provinsi Bali Made Rentin membantah adanya pembina pramuka yang melakukan aksi pelecehan seksual di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Denpasar.

“Kami sudah telusuri, tidak tercatat di database, tidak punya NTA (Nomor Tanda Anggota) dan KTA (Kartu Tanda Anggota), belum pernah kursus KMD (Kursus Mahir Dasar), serta belum memiliki SHB (Surat Hak Bina),” demikian pernyataan tertulisnya yang diterima wacanabali.com, Jumat (1/9/23).

Dirinya menyebutkan, untuk terdaftar sebagai anggota pramuka harus dilakukan sejumlah tahapan. Sehingga, kata Rentin, tidak semua yang berseragam Pramuka dapat disebut sebagai pembina Pramuka.

“Bahwa tidak semua Guru yang memakai seragam pramuka adalah Pembina Pramuka. Jadi, untuk menjadi Pembina Pramuka itu tidak gampang, harus melewati beberapa tahap pendidikan dan pelatihan,” imbuhnya.

Baca Juga  Pria Asal Jember Ditangkap Polda Bali, Bawa Ikan Ilegal Seberat 1,8 Ton

Atas peristiwa tersebut, pihaknya mengaku telah melapor secara resmi kepada Kwartir Nasional (Kwarnas) atas dugaan pencemaran nama baik lembaga dan mengimbau seluruh sekolah-sekolah lebih selektif dalam mencari pembina Pramuka.

“Kami mendukung pihak penegak hukum atau kepolisian untuk mengusut tuntas tindak pidana yang dilakukan, dan agar diberi sanksi seberat-beratnya,” tandasnya.

Sementara itu, dilansir dari DetikBali, Kepolisian Daerah (Polda) Bali mengaku masih menyelidiki kasus tersebut. “Masih mencari bukti-bukti yang lain. Masih mencari alat bukti biar bisa kita gelarkan,” sebut Kasubdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Bali AKBP Ni Luh Kompiang Srinadi.

Reporter: Komang Ari
Editor: Ady Irawan