Denpasar – Ketua Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Bali, Ketut Ridet mengkritisi politisasi atau dijadikannya ruang-ruang adat dan agama sebagai panggung kepentingan politik.

“Kalau di daerah itu, bagaimana kiat-kiat caleg (calon legislatif, red) mendapatkan suatu simpati itu memang selama ini tidak bisa lepas dari adat-istiadat,” ujar Ridet kepada awak media di Denpasar, Senin (11/9/23).

Lebih lanjut, dirinya juga menyoroti terkait kemunculan baliho kampanye politik yang dinilai ‘ngasal’ alias tidak sesuai tempat.

“Sekarang misalnya ada yang bilang nggak boleh pasang  baliho di wilayah publik, depan pura misalnya atau depan sekolah. Tapi justru oknum-oknum banyak yang di sana (memasang baliho, red). Jangan dicuri-lah (tempat untuk kampanye, red), nyurinya di depan tuhan,” sentilnya.

Baca Juga  TKN Prabowo-Gibran Sebut Program Makan Siang Gratis Dorong Kesejahteraan di 76 Negara

Ridet berpendapat, kendati dalam politik terdapat pandangan “Machiavelli” yang berfokus pada upaya mendapatkan kekuasaan sebagai tujuan utamanya. Namun, kata dia, tetap harus dilandasi dengan ajaran kebaikan. 

“Tapi ada juga di niti sastra (salah satu susastra Hindu, red), menyarankan merebut kekuasaan dengan baik-baik dan mempertahankan kekuasaan dengan baik-baik,” tandasnya.

Reporter: Komang Ari