Ketua Forkoma PMKRI Bali Ajak Objektif Menilai Kontroversi AWK

Denpasar – Ketua Forum Komunikasi Alumni (Forkoma) Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI) Provinsi Bali, Emanuel Dewata Oja (Edo) mengajak masyarakat agar menilai kontoverai kasus anggota DPD RI Arya Wedakarna (AWK) secara objektif.

Terlepas dari pernyataannya yang kontroversial yang kemudian menyinggung salah satu umat, secara substansi menurut Edo, pernyataan AWK sangat normatif dan sesuai dengan fungsi senator untuk mendorong pemberdayaan tenaga kerja lokal. 

“Menurut saya, secara substansial apa yg dinyatakan oleh AWK ini sangat normatif. Karena senator juga punya fungsi untuk mendorong pemberdayaan tenaga kerja lokal,” kata Edo kepada wacabali.com, Kamis (4/1/24).

“Setiap daerah di Indonesia juga punya kepedulian yang sama terhadap Tenaga Kerja Lokal (TKL) yang telah diatur dengan regulasi daerah yang berlaku. Di Bali misalnya, ada Perda no.10/2019 tentang TKL,” imbuhnya.

Namun meski demikian Edo tidak menampik bahwa narasi dan gaya komunikasi yang dipakai AWK untuk menyampaikan hal tersebut mengusik sensitivitas keberagaman dan kebinekaan. 

“Hanya saja narasi dan pola komunikasi AWK kurang pas dan punya tingkat sensitivitas tinggi terhadap keberagaman dan kebhinekaan sebagai warga NKRI,” jelasnya.

Dalam kontroversi pernyataan AWK ini, seharusnya memang pihak Bea Cukai dan Angkasa Pura melakukan evaluasi total perekrutan tenaga kerja di bandara Ngurah rai. “Demikian juga lembaga-lembaga outsourcing harus taat pada regulasi ketenagakerjaan di daerah,” tandasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, kontroversi ini buntut pernyataan AWK yang dianggap rasis karena menyinggung penutup kepala, yang kemudian diartikan hijab atau jilbab, saat memarahi Kepala Kanwil Bea Cukai Bali Nusa Tenggara dan Kepala Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai, serta pengelola Bandara Ngurah Rai karena petugasnya yang tidak ramah dalam memberikan pelayanan.

Reporter: Yulius N