Jakarta – Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) Teddy Chrisprimanata Putra menyayangkan sikap beberapa pihak yang tetap memegang jabatan publik dan di saat yang bersamaan menjadi peserta dalam pemilu atau ikut cawe-cawe.

Teddy mengingatkan, pejabat publik terikat dengan aturan termasuk kode etik dan sumpah jabatan.

“Saya menyayangkan adanya beberapa pimpinan ASN yang ikut cawe-cawe. Aparatur negara harus netral dan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik manapun. Hal ini penting guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berlangsung dengan adil dan setara sesuai kode etik dan sumpah jabatan,” ujar Teddy kepada wacanabali.com, Rabu (7/2/24).

Teddy menambahkan aparatur negara harus netral dan menjaga integritas dan profesionalitasnya. Aparat negara tidak boleh berpihak kepada kelompok politik manapun untuk menjaga kepercayaan publik.

Baca Juga  Kapolres Pantau Gudang Logistik KPUD Jembrana, Pastikan Pelipatan "Susu" Aman

“Harus menjaga integritas dan profesionalitas aparatur negara, ASN, TNI, dan POLRI harus netral. Netralitas yang saya maksud adalah bahwa setiap aparat negara tidak boleh berpihak kepada kepentingan atau pihak manapun,” jelas Teddy.

“Mereka dilarang berpihak kepada salah satu kelompok, baik pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun partai politik. Larangan itu jelas diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), dan TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI/Polri,” tandasnya.

Reporter: Dewa Fathur