Tabanan – Pasca keluarnya amar Putusan Majelis Hakim, diketuai Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum., menolak gugatan perdata Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Tab menyeret nama Pura Dalem Desa Adat Kelecung sebagai salah satu Tergugat, momentum perayaan Hari Suci Galungan Krama (masyarakat) Desa Adat Kelecung mengukapkan rasa terima kasihnya kepada Pengadilan Negeri (PN) Tabanan, Selasa (27/2/24).

Dalam kesempatannya, Bendesa Adat Kelecung, I Nyoman Arjana mewakili seluruh Krama Adat mengungkapkan rasa syukurnya terkait putusan Hakim PN Tabanan yang menolak seluruh gugatan para pihak Pengugat (A A Mawa Kesama, Dkk), bertepatan dengan momentum Galungan menjadi sebuah penanda kemenangan Dharma bagi masyarakat dengan adanya putusan yang mencerminkan keadilan sesungguhnya.

“Tiang (saya, red) mewakili Krama Adat Kelecung, berterima kasih kepada Majelis Hakim yang menangani perjalanan perkara ini. Putusan telah ditetapkan, Astungkara (Puji Syukur, red) masyarakat bisa menerima. Kami berharap, kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat lain, bagaimana sejarahnya perjalanan kasus ini benar-benar telah membuka mata kami untuk melawan segala bentuk penindasan yang terjadi,” ungkapnya kepada wacanabali.com melalui pesan singkat Whatssapp.

Ia juga memaparkan bagaimana perjalanan sejarah sengeketa tersebut, pernah dilaporkan di Kepolisian Resor (Polres) Tabanan oleh para penggugat, hingga diterbitkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) Nomor Dumas/16/I/2021/Satreskrim per tanggal 29 Januari 2021.

Baca Juga  Putu Suasta: Arogansi Kura-Kura Bali Merusak Citra dan Menghina Wartawan!

“Sejarah membuktikan, bagaimana saat itu (2021, red) masyarakat dibuat ketakutan oleh laporan mereka (penggugat saat ini, red) secara pidana ke Polres Tabanan, namun berakhir dengan SP3 karena mereka tidak cukup bukti,” jelasnya.

Ia berharap sengketa ini bisa dijadikan pelajaran bagi masyarakat Bali. Agar kedepan sengketa seperti ini tidak menjadi polemik baru urusan pertanahan di Bali, menimbulkan kesewenang-wenangan (Abuse of Power) kerap menjadikan masyarakat adat sebagai korbannya.

Untuk diketahui, PN Tabanan secara resmi menolak semua gugatan perdata A A Mawa Kesama Dkk (dan lainnya) selaku para pihak Penggugat Dalam Pokok Perkara Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Tab terhadap Pura Dalem Desa Adat Kelecung Dkk selaku para Tergugat, dalam sidang E-Court (Daring) dengan agenda peambacaan amar putusan oleh Majelis Hakim, diketuai Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum., Senin (26/2/24).

Baca Juga  Caleg Asal Tabanan ini Soroti Salon Kecantikan di Bali

Pada agenda pembacaan putusan dalam pokok perkara dijelaskan, PN Tabanan menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, menyatakan perbuatan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya.

Serta, menyatakan yang paling berhak menguasai berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02184/Desa Tegalmengkeb, sebagaimana Surat Ukur tertanggal 03-10-2017 Nomor : 01812/Tegalmengkeb/2017, NIB Nomor : 22020902.01634, seluas 2780 m² terdaftar atas nama Pura Dalem Desa Pekraman Kelecung adalah sah.

PN Tabanan juga menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.774.000, sabagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 sehingga sangat tegas bahwa PN Tabanan menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili.

Baca Juga  Rumah Sederhana Terbakar, Kerugian Ditaksir 60 Juta

Reporter: Gung Krisna