Denpasar – Pernyataan tajam kembali datang dari pengamat sosial, Agung Pram, menggugah diskusi buntut dari insiden arogansi pihak keamanan PT. Bali Turtle Island Development (BTID) yakni Kura kura Bali di Serangan .

Menanggapi komentar tokoh pengamat ekonomi Viragoena Bagous Oka, “Apakah kita rela Bali hanya menjadi taman bermain bagi investor asing tanpa manfaat nyata bagi masyarakat lokal?”

Gung Pram menegaskan bahwa tata kelola investasi di Bali seperti Kura Kura Bali Serangan memerlukan pembenahan serius.

“Pertanyaan ini sangat mengusik, mengingat tata kelola investasi memang berada di luar kuasa pemerintah daerah. Contohnya, kawasan Kura Kura Bali dan Bali Beach yang telah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Proyek-proyek ini membutuhkan sinergi komunikasi yang lebih mendalam antara pusat dan daerah untuk menghindari perbedaan persepsi mengenai dampaknya bagi ekosistem ekonomi Bali,” ujar Gung Pram kepada wartawan di Denpasar, Senin (16/12/2024)

Baca Juga  Eksploitasi Pulau Serangan, 8 Pura Terancam, Tokoh Lokal dan Bandesa Adat Diduga Terlibat

Ia mengingatkan bahwa ini bukan soal ego daerah, melainkan tentang keberlanjutan ekosistem Bali, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi.

“KEK bisa menjadi peluang besar bagi pembangunan ekonomi Bali jika dikelola secara bijak dan transparan. Namun, jika tidak, masyarakat lokal berisiko tersisih dari manfaat investasi,” sebutnya.

Agung Pram mengusulkan tiga langkah strategis. Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa investasi dengan status KEK memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, melalui regulasi yang tegas dan berpihak pada masyarakat.

Kedua katanya, sinergi antara investor dan masyarakat lokal harus dibangun dengan mekanisme yang disepakati bersama, sehingga prinsip keadilan dapat dirasakan semua pihak.

Dan ketiga, dibutuhkan roadmap yang memungkinkan masyarakat turut mengawasi dan berperan dalam proses investasi, termasuk keterlibatan dalam penyusunan rencana pembangunan.

Baca Juga  Giri Prasta Calon Gubernur Bali? Pengamat: Sah-sah Saja!

“Saya yakin semua aspek telah dipertimbangkan oleh pihak berwenang. Namun, sosialisasi atas dasar saling menghargai dan azas pembangunan berkeadilan sangat penting untuk menghindari kesenjangan persepsi,” tegas Agung Pram.

Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa Bali bukan sekadar aset investasi, tetapi rumah bagi masyarakat yang kaya budaya dan tradisi. Pemerintah, investor, dan masyarakat perlu bersama-sama menjaga keseimbangan agar investasi tidak menjadi ancaman, melainkan berkah bagi semua.