Mahendra Jaya Sebut Tantangan Pembangunan Bali Kedepan, Kemiskinan Paling Dominan

Denpasar – Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Bali, Sang Made Mahendra Jaya menyebut sejumlah tantangan dalam agenda pembangunan Bali kedepan. Ia mencatat ada lima isu utama yakni; pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrem, kemiskinan dan prevalensi stunting, pengendalian pembangunan wilayah, penguatan budaya, dan persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bali.

Terkait kemiskinan ekstrem, kemiskinan dan prevalensi stunting, angkanya secara umum lebih baik dari rata-rata nasional. Miskin ekstrem di Bali pada tahun 2023 berada pada angka 0,19%, di bawah angka nasional yaitu 1,12%. Sedangkan persentase penduduk miskin tahun 2024 di Bali sebesar 4%, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 9,03%. Angka prevalensi stunting tahun 2023 berada di angka 7,2%, sedangkan rata-rata nasional mencapai 21,5%.

“Penuntasan kemiskinan ekstrem, kemiskinan, dan prevalensi stunting masih menjadi pekerjaan besar bagi Bali,” ungkap Pj Gubernur Bali, Rumah Jabatan Gubernur, Denpasar, Jumat (27/12/2024).

Sementara mengenai pengendalian inflasi, Mahendra Jaya menyampaikan bahwa inflasi Bali terjaga di kisaran 2,5 plus1%. Kendati demikian, tingkat inflasi daerah Bali secara umum berada di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 1,55%, menurutnya angka inflasi Bali bersifat moderat, menggambarkan daya beli masyarakat.

“Indikatornya, perekonomian di Bali tumbuh di atas 5%, melampaui rata-rata nasional. Demikian pula dengan investasi yang masuk ke Bali jauh melebihi target,” ujarnya.

Selain itu, ketimpangan pembangunan antar wilayah. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota se-Bali pada tahun anggaran 2024 menunjukkan kesenjangan signifikan.

Badung mencatat target PAD tertinggi sebesar Rp10,2 triliun, disusul Gianyar Rp1,76 triliun. Sementara Jembrana hanya mematok target PAD Rp205,6 miliar. Ketergantungan Bali pada sektor pariwisata menimbulkan persoalan seperti alih fungsi lahan, kemacetan, kebersihan, dan sistem drainase yang tidak memadai.

Disamping itu, penguatan budaya mendapatkan tantangan seperti globalisasi dan komersialisasi budaya.

Mahendra Jaya mengatakan Pemprov Bali berupaya memasukkan materi budaya lokal dalam kurikulum, mendorong desa wisata berkualitas, dan memperkuat peran Majelis Kebudayaan Bali. Namun, ia menegaskan perlunya kerja sama semua pihak.

Terakhir, berkaitan dengan persoalan SDM, ia mengutip data BPS Bali yang menyebut 70% penduduk Bali adalah kelompok usia produktif dengan rasio ketergantungan 42,2%.

“Bonus demografi ini hal yang baik. Bayangkan jika penduduk non-produktif lebih banyak daripada produktif. Ini tantangan besar,” paparnya.

Reporter: Yulius N