PHRI Bali Sebut Efisiensi Anggaran Pengaruhi Sektor Pariwisata

Denpasar – Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, menyebut kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diberlakukan pemerintah pusat berdampak terhadap sektor pariwisata.

“Dari perspektif pariwisata tentu sangat berdampak. Hampir 10-15% (di hotel) itu meeting-meetingnya berasal dari pemerintah,” ujarnya saat dihubungi Selasa (11/2/25).

Ia mengatakan, banyak pemesanan hotel oleh instansi pemerintah dibatalkan akibat pemangkasan anggaran, terutama di hotel yang memiliki fasilitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).

“Banyak, terutama hotel dengan fasilitas MICE yang sudah dibooking. Acara-acara yang biasanya digelar di beberapa hotel di Nusa Dua, Jimbaran, Kuta, Legian, hingga Sanur pun terdampak, khususnya di Bali Selatan,” ujarnya.

“Tapi, manajemen kita harapkan tetap kami kasih semangat dan punya strategi khusus. Kalau meetingnya turun, leisure-nya yang dinaikkan. Jadi tamu-tamu ini yang dinaikkan,” imbuh Rai.

Lebih lanjut, Rai mengatakan, pemangkasan anggaran memberi tantangan untuk memenuhi target kunjungan wisatawan di Indonesia pada tahun 2025.

“Target 2024 adalah 14,3 juta se-Indonesia dan Bali kita mendapatkan 6,4 juta dan sekarang target 2025 menjadi 16 juta. Jadi, kan cukup menjadi tantangan, ini yang sangat kita prihatinkan,” bebernya.

Ia berharap sinergi antara pelaku industri dan pemerintah dapat diperkuat untuk memperluas pasar pariwisata. Menurutnya, tantangan yang muncul akibat penurunan pasar MICE harus disikapi dengan strategi promosi yang lebih masif, terutama dalam menjangkau segmen wisata lainnya.

“Kita harus mencari terobosan baru untuk memperluas penetrasi pasar dan tidak hanya bergantung pada pemerintah dalam hal promosi. Jika market MICE turun, misalnya 15 persen, maka sektor lain harus diperkuat. Karena itu, promosi perlu digencarkan dengan melibatkan pemerintah pusat serta dukungan kebijakan,” ujarnya.

Reporter: Komang Ari