Cipayung Plus Gelar Aksi Demonstrasi Di Kantor DPRD Bali Dengan Membawakan 9 Tuntutan

Denpasar – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Bali menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Bali pada Rabu, 26 Februari 2025. Meskipun diguyur hujan deras, semangat para demonstran tidak surut. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Indonesia Gelap” sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan yang mencakup berbagai sektor penting, antara lain pendidikan, tata ruang, pengelolaan sampah, hingga pembangunan infrastruktur. Beberapa tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi tersebut adalah:

1.Penolakan terhadap efisiensi anggaran di bidang pendidikan.
2.Penolakan terhadap komersialisasi, privatisasi, dan liberalisasi pendidikan.
3.Penataan kebijakan tata ruang di Bali, khususnya konversi lahan pertanian untuk pembangunan pariwisata.
4.Pengaktifan kembali transportasi umum di Bali.
5.Mengoptimalkan keamanan, ketertiban, dan pembinaan masyarakat.
6.Peningkatan pengelolaan sampah di TPA Suwung dan TPS se-Bali, serta pengadaan mesin pengelolaan sampah.
7.Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terkait pembangunan di kawasan konservasi, terutama dalam hal perizinan dan dampak lingkungan.
8.Pembangunan infrastruktur jalan lintas kabupaten dan provinsi.
9.Pemerataan pembangunan di sektor ekonomi, pariwisata, dan fasilitas publik.

Setelah menyampaikan orasi, empat perwakilan mahasiswa diterima langsung oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan, I Made Suparta, dan PLT Sekretaris Dewan, I Gusti Ngurah Wiryanata, di ruang Sekretariat DPRD Provinsi Bali. Dalam pertemuan tersebut, I Made Suparta menanggapi dengan positif tuntutan yang diajukan mahasiswa tersebut.

Salah satu Perwakilan Cipayung plus Bali, Filomon Bram Gunas Junior atau sapaan Akrabnya Baram Junior Mengatakan dalam aksi ini pihak dari Cipayung plus membawakan 9 poin tuntutan penting.
Menurutnya ada dua point yang menjadi krusial diantara terkait dengan Efesiensi Anggara di bidang pendidikan dan yang kedua menolak tegas tentang komersialisasi, privatisasi, dan Liberalisasi pendidikan.

“Kami berharap dengan diserahkan nya 9 point tuntutan tadi DPRD Bali bisa Menyampaikan kepada pemerintah pusat,” ucap Bram yang Ketua PMKRI Cabang Denpasar.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, I Made Suparta Mengatakan pihaknya sangat senang dan berterimakasih karena 9 point tuntutan dari Mahasiswa tersebut selaras dengan kepentingan masyarakat Bali. Dan ia berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan dari Mahasiswa tersebut.

“Jadi yang disuarakan oleh adik mahasiswa ini ada 9 poin. Semua tuntutan ini sudah masuk dalam visi misi Pak Gubernur. Kita tinggal eksekusi saja, tidak ada masalah, saya kira tuntutan ini realistis,”ujar Suparta usai menemui Perwakilan Cipayung plus Bali.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa semua aspirasi mahasiswa sudah tercakup dalam kebijakan yang telah ada, seperti perlindungan terhadap subak dan penerapan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Provinsi Bali.

“Kami sebagai Fraksi PDI Perjuangan, bersama fraksi lainnya di DPR, mengawal betul dan akan memastikan aspirasi ini terwujud,” tambahnya.

Suparta Menambahkan, Sebelum bertemu dengan mahasiswa, Fraksi PDI Perjuangan telah mengadakan rapat internal untuk membahas tuntutan tersebut.

Suparta menyampaikan bahwa tuntutan mahasiswa dapat diterima dan selaras dengan kepentingan masyarakat Bali.(Rian)