Komisi V DPR RI Dorong Percepatan Infrastruktur Bali, Koster Paparkan Tantangan dan Potensi Devisa

Wacanabali.com, Jakarta – Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, serta Gubernur Bali, Wayan Koster, yang digelar di Jakarta, Rabu (8/4/2026), menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Bali. Dalam forum tersebut, Bali kembali diposisikan sebagai tulang punggung pariwisata nasional yang kontribusinya harus dijaga melalui dukungan infrastruktur yang memadai.

Dalam paparannya, Koster mengungkapkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Bali pada 2025 mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah. Wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 7,05 juta orang, sementara wisatawan domestik mencapai sekitar 16,3 juta orang, sehingga total kunjungan menembus 23 juta wisatawan dalam setahun.

Koster menjelaskan, besarnya kunjungan tersebut berdampak signifikan terhadap devisa negara. Dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS, belanja wisatawan asing di Bali mencapai sekitar Rp176 triliun atau lebih dari separuh total devisa pariwisata nasional. “Ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata, kontribusinya sekitar 66 persen terhadap PDRB. Karena itu, infrastruktur dasar harus dipercepat agar kualitas Bali tetap terjaga,” tegasnya.

Ia juga memaparkan sejumlah persoalan mendesak yang dihadapi Bali, mulai dari abrasi pantai, kemacetan lalu lintas, krisis air bersih, hingga persoalan sampah dan keterbatasan infrastruktur jalan serta pelabuhan. Untuk itu, Koster mengusulkan percepatan sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan underpass Jimbaran, jalan nasional Pesanggaran–Canggu, jalan wisata Klungkung–Karangasem, jalan lingkar Bali Utara, serta pelabuhan logistik di wilayah Karangasem dan Klungkung.

Selain itu, lonjakan kendaraan dari Pulau Jawa menuju Bali saat musim libur dan hari raya menjadi perhatian serius. Koster menilai kapasitas pelabuhan penyeberangan yang terbatas kerap memicu kemacetan panjang. “Kami ingin ada alternatif penyeberangan dari Ketapang langsung ke wilayah Bali utara atau timur agar kepadatan tidak hanya menumpuk di satu titik,” ujarnya.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa Bali merupakan aset nasional yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, kontribusi ekonomi dari sektor pariwisata Bali sangat besar dan harus dijaga dengan kebijakan yang tepat. “Dari sekitar Rp176 triliun perputaran ekonomi wisatawan mancanegara, lebih dari setengahnya berasal dari Bali. Kalau Bali tidak kita urus dengan baik, angka itu bisa menyusut drastis,” katanya.

Lasarus menilai kebutuhan anggaran untuk menjaga daya saing Bali relatif kecil dibandingkan kontribusi yang diberikan. Ia mencontohkan kebutuhan pengamanan pantai yang diperkirakan hanya sekitar Rp3–4 triliun. “Tidak cerdas kalau kita membiarkan potensi sebesar itu hilang hanya karena lalai mengurusnya,” tegasnya.

Selain infrastruktur darat dan pesisir, aksesibilitas penerbangan domestik juga menjadi sorotan dalam rapat tersebut. Lasarus menilai kondisi saat ini masih menyulitkan wisatawan, terutama dalam hal ketersediaan tiket. “Sekarang ke Bali terasa sulit, terutama untuk wisatawan domestik. Mencari tiket pesawat ke Bali itu susah, pergi susah, pulang juga susah,” ujarnya.

Rapat ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan Bali tetap menjadi destinasi unggulan dunia. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, diharapkan Bali mampu mempertahankan kontribusinya terhadap perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.