Wacanabali.com, Jakarta – Pemerintah mulai menyiapkan program pendidikan tinggi gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar program tersebut disiapkan secepat mungkin dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.

Arahan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Rapat tersebut menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden terkait penyelenggaraan pendidikan negeri gratis hingga jenjang perguruan tinggi.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah perhitungan untuk mengetahui kebutuhan pembiayaan apabila program kuliah gratis di PTN diterapkan.

Baca Juga  Kemendikbud Ristek: Kenaikan UKT Hanya untuk Maba

Perhitungan tersebut mencakup penerimaan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), Iuran Pengembangan Institusi (IPI) pada jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lain yang dimiliki PTN.

Foto: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto memberikan keterangan pers kepada awak media di Istana Merdeka Jakarta, pada Rabu (23/9). Sumber: presidenri.go.id

“Tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya,” ujar Brian.

Menurutnya, kajian tersebut penting untuk menentukan kebutuhan anggaran sekaligus melihat skema yang memungkinkan diterapkan agar pendidikan tinggi gratis dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pemerintah juga akan mempertimbangkan kondisi fiskal negara dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, implementasi program tidak dilakukan sekaligus, melainkan melalui tahapan yang disusun berdasarkan hasil kajian.

Baca Juga  "Drama Ketidakadilan" Kasus SPI Unud, Hotman: 40 Rektor PTN lain Ikut Terancam

“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” kata Brian.

Untuk memperdalam kajian, Presiden menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Tim tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian terkait, di antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Tim khusus tersebut akan melakukan pemetaan kebutuhan pembiayaan serta menyusun tahapan pelaksanaan program kuliah gratis di PTN.

Brian mengatakan pemerintah menargetkan kajian lebih mendalam dapat menghasilkan perhitungan dan tahapan yang lebih jelas dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan.

Baca Juga  Dilantik Prabowo, Koster-Giri Tancap Gas! Menuju Bali Era Baru

“Harapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan akan kita dapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik,” ujarnya.

Hasil kajian tersebut nantinya akan kembali dilaporkan kepada Presiden sebagai dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Pemerintah berharap kebijakan pendidikan tinggi gratis dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi sekaligus tetap memperhatikan keberlanjutan pembiayaan negara.

Dengan adanya kajian dan tahapan pelaksanaan tersebut, program kuliah gratis di PTN saat ini masih berada dalam tahap persiapan dan perumusan skema, sebelum ditetapkan lebih lanjut oleh pemerintah.