Wacanabali.com, Jakarta – Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (29/9/2026).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, APBN 2027 dirancang dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.

“Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya. Kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif secara kolaboratif terarah dan terukur, dengan defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB,” ujar Suahasil.

Dalam APBN 2027, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun, sementara belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun. Adapun pembiayaan dianggarkan sebesar Rp671,2 triliun yang akan dilakukan secara inovatif dan terukur.

Arsitektur APBN 2027 difokuskan pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Delapan fokus tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

Selain delapan klaster tersebut, pemerintah juga menyiapkan program pendukung yang mencakup pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

Suahasil mengatakan, APBN 2027 juga menjadi instrumen kehadiran negara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut tercermin dari sejumlah alokasi anggaran, di antaranya anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun.

“Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal. Di baliknya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan, sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan mewakili pemerintah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas dukungan selama proses pembahasan APBN 2027.

Menurutnya, proses pembahasan yang dinamis dan konstruktif antara pemerintah dan DPR RI turut membentuk arsitektur APBN 2027 yang lebih matang dan akuntabel.

Dengan disahkannya APBN 2027, pemerintah berharap kebijakan fiskal tersebut dapat menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.