Wacanabali.com, Badung – Pemerintah Kabupaten Badung optimistis dapat terus menekan angka kemiskinan hingga mencapai kisaran 1,05 persen pada 2030. Optimisme tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 yang digelar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Badung di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (30/9).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta selaku Ketua TKPK Badung dan dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Badung Made Bimbo Abdi Suardika, kepala OPD terkait, serta para camat se-Kabupaten Badung. Sementara perbekel dan lurah mengikuti rapat secara daring.

Wabup Bagus Alit Sucipta menyampaikan, angka kemiskinan Badung pada 2025 tercatat sebesar 1,9 persen, menurun dibandingkan 2024 yang berada di angka 2,23 persen. Capaian tersebut juga mengantarkan Badung meraih peringkat pertama regional Jawa-Bali pada 2026 dalam ajang penanganan kemiskinan dan penurunan stunting dari Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya, capaian tersebut perlu dipertahankan sekaligus ditindaklanjuti melalui program penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif dan tepat sasaran. Pemkab Badung mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,16 triliun pada 2026 untuk mendukung berbagai program penanganan kemiskinan.

Anggaran tersebut diarahkan pada empat bidang utama, yakni pangan, papan dan sandang; pendidikan dan kesehatan; adat, agama dan budaya; serta jaminan sosial, sosial dan ketenagakerjaan.

“Untuk mempertahankan tren penurunan dan mengoptimalkan penanganan kemiskinan secara komprehensif, Pemkab Badung mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,16 triliun pada tahun 2026,” jelas Bagus Alit.

Ia mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan juga diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah melalui Sapta Kriya Adicipta, khususnya misi kedua yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Wabup meminta seluruh OPD bersama perangkat desa dan kelurahan menyelesaikan pemutakhiran data perlindungan sosial serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) hingga Desember 2026. Pemutakhiran data dinilai penting untuk memastikan program bantuan dan intervensi pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Langkah ini nantinya akan dilanjutkan dengan sensus mandiri bekerja sama dengan BPS guna memastikan seluruh intervensi program benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Kolaborasi lintas sektor juga akan diperkuat dengan melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, pemerintah desa dan kelurahan hingga pihak swasta melalui forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

Sementara itu, Kepala Bappeda Badung sekaligus Sekretaris TKPK Badung, I Made Wira Dharmajaya, menyampaikan pertumbuhan ekonomi Badung hingga Juni 2026 berada di kisaran 5,9 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu modal dalam mendukung upaya pemerintah daerah menekan angka kemiskinan.

Pemkab Badung menetapkan target angka kemiskinan pada 2030 berada di kisaran 1,05 persen hingga 1,75 persen. Target tersebut akan didukung melalui penguatan intervensi program serta sinergi antarpemangku kepentingan.

“Masalah target-target ini perlu kita cermati secara lebih mendalam. Berdasarkan capaian indikator makro ekonomi Kabupaten Badung sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan, kita memiliki modal yang sangat baik untuk membangun optimisme menekan angka kemiskinan menjadi lebih rendah lagi,” pungkasnya.