Evaluasi APBD 2026, Adi Arnawa Tegaskan Anggaran Harus Menjawab Persoalan Masyarakat

Wacanabali.com, Badung – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat, bukan sekadar mengejar angka realisasi anggaran. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memastikan setiap program memberikan dampak nyata sesuai kebutuhan di lapangan.

Penegasan tersebut disampaikan Adi Arnawa saat memimpin rapat Evaluasi Progres dan Hasil Pengendalian Program/Kegiatan APBD Kabupaten Badung periode Januari–September 2026 di Ruang Rapat Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Selasa (20/10/2026).

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I.B. Surya Suamba, seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, serta para camat se-Kabupaten Badung.

Dalam evaluasi tersebut, realisasi penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPD) pada triwulan III 2026 tercatat mencapai 89,23 persen. Meski capaian tersebut dinilai cukup baik secara kuantitatif, Adi Arnawa mengingatkan agar perangkat daerah tidak menjadikan angka realisasi sebagai satu-satunya tolok ukur keberhasilan program.

Menurutnya, anggaran daerah harus mampu menjawab persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat. Program yang dilaksanakan juga perlu diarahkan pada penyelesaian masalah, bukan sekadar mengulang kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya tanpa hasil yang signifikan.

“Jangan hanya disuguhkan pada angka-angka realisasi seperti sekarang ini, tetapi nyatanya beberapa isu tidak tersentuh. Kita bergerak untuk mengatasi isu, bukan hanya membuat kegiatan yang sekadar mengulang apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya,” tegas Adi Arnawa.

Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian utama Pemkab Badung, di antaranya kemacetan lalu lintas, pemenuhan akses air bersih, pengelolaan sampah, pengendalian alih fungsi lahan, serta penanganan kriminalitas dan keamanan daerah.

Berbagai persoalan tersebut dinilai perlu ditangani secara terarah melalui program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adi Arnawa menekankan pentingnya kepekaan seluruh aparatur dalam memahami kondisi di lapangan agar kebijakan yang dirancang dapat memberikan solusi konkret.

Ia juga meyakini bahwa penanganan optimal terhadap persoalan mendasar tersebut dapat meningkatkan kualitas daerah sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berkualitas dan mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung.

Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran, Adi Arnawa meminta Sekda bersama para asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Badung melakukan pemantauan dan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja perangkat daerah.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan pelaksanaan APBD 2026 sekaligus menyusun perencanaan APBD 2027. Dengan demikian, pengalokasian anggaran diharapkan semakin terarah dan mampu menjawab persoalan prioritas yang belum terselesaikan.

“Untuk apa kita membuat kegiatan anggaran di dalam APBD di dalam tahun berikutnya ternyata tidak menyelesaikan masalah. Tujuannya kita kan menyelesaikan masalah,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan, menjelaskan bahwa evaluasi mencakup progres pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan fisik kegiatan, serta realisasi keuangan. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan capaian pelaksanaan program sesuai dengan target dan anggaran kas yang telah ditetapkan.

Ia juga menyampaikan perlunya identifikasi terhadap deviasi atau ketidaksesuaian antara progres fisik dan realisasi keuangan, disertai langkah-langkah untuk mengatasinya.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Badung menjadwalkan kunjungan kerja pada November 2026 dalam rangka evaluasi triwulan IV. Kunjungan tersebut akan dilakukan untuk melihat secara langsung progres pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan.

Aryawan menambahkan, tim pengadaan dan pembangunan secara rutin telah melaksanakan pemantauan serta pengawasan lapangan, terutama terhadap program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas Pemkab Badung.

Melalui evaluasi ini, Pemkab Badung mendorong seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, memperkuat pengawasan, serta memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.